TRANSMEDIARIAU.COM, KPU telah melarang anggota partai politik menggunakan atribut 2019 ganti presiden saat mendaftarkan pasangan capres-cawapresnya. Merespons hal tersebut, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyayangkan adanya pembatasan tersebut. Menurutnya, KPU tidak boleh melarang gerakan 2019 ganti presiden karena itu merupakan ekspresi dan aspirasi masyarakat. "Menurut saya #2019GantiPresiden itu ekspresi yang enggak bisa dibatasi oleh KPU atau oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu ekspresi dan disampaikan melalui koridor yang sudah diatur oleh hukum, menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi, ya saya rasa jalan terus aja,” kata Ferry di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8). Ferry menuding pemerintah sedang panik karena gerakan 2019 ganti presiden semakin meluas dan diterima oleh banyak kalangan. Sehingga, melalui instrumen negara, pemerintah berusaha melarang dan membatasi gerakan tersebut. “Jangan kemudian karena gerakan ini makin meluas, makin diterima oleh banyak khalayak, membuat kemudian penguasa khawatir, takut dan enggan menggunakan instrumen-instrumen untuk membatasi gerakan #2019GantiPresiden,” ujar tuturnya. Ia mengaku akan terus menyuarakan gerakan 2019 ganti presiden dan tidak mengindahkan larangan dari KPU. Bahkan, Ferry berniat mengenakan kaos 2019 ganti presiden saat mengantarkan pendaftaran capres-cawapres yang diusung Gerindra ke KPU. “Iyalah. Saya aja pakai kaos itu nanti #2019GantiPresiden ke KPU,” tutup Ferry.***       Kumparan.com