TRANSMEDIARIAU.COM, TEMBILAHAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk menggunakan sistem rujukan online mulai 1 September 2018. Penggunaan sistem ini dilakukan demi membuat proses rujukan oleh peserta lebih cepat dan bisa didata dengan tepat waktu. "Terkait Kebijakan Baru Ini Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan Transmediariau.com, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin Mengatakan, Pada Ininya Rujukan Online Ini adalah lebih Kepada Sistem Digitalisasi peserta dengan fasilitas kesehatan dan mengurangi antrean dalam pelayanan kesehatan, 07/09/18. Sistem rujukan online ini diluncurkan dalam tiga fase uji coba dari 15 Agustus 2018 hingga 30 September 2018. Fase pertama untuk sosialisasi, fase kedua untuk penerapan rujukan online secara luas, dan fase ketiga untuk pengaturan rumah sakit rujukan dari para peserta nantinya. "Pada pelaksanaan fase pertama, sebanyak 19.937 dari 22.443 unit fasilitas kesehatan tahap pertama di seluruh Indonesia telah berhasil memulai sistem rujukan ini. Sisanya yaitu 2.506 belum berhasil lantaran adanya masalah atau tidak tersedianya jaringan internet yang cukup dan stabil, Pada fase kedua dan ketiga, BPJS akan mengupayakan agar 2506 fasilitas lain bisa segera siap mengikuti rujukan online ini. Namun jika pun masih ada masalah jaringan internet di lapangan, maka BPJS tetap menyediakan pengecualian." Ucap Herwanissitas. "Dengan sistem baru oleh BPJS apakah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Melalui Dinas Kesahatan  melaksanakan atau telah mempersiapkan rujukan Online Ini, Meski Pada saat rujukan manual masih bisa digunakan. Menginggat rujukan online harus mempunyai stadarisasi untuk melaksanakannya, baik dari sistem jaringan perangkat serta kesiapan dari tingkat puskesmas yang berada di kabupaten Indragiri Hilir, tutup Herwanissitas     Reporter: ucuirul