TRANSMEDIARIAU.COM, Bank Dunia akan mengucurkan pinjaman bernilai US$924,6 juta atau setara Rp13,86 triliun (kurs Rp15 ribu per dolar AS) untuk program pembangunan di Indonesia. Menurut sumber CNNIndonesia di Kementerian Keuangan, Jumat (5/10) ada enam program pembangunan yang akan dibiayai dengan utang Bank Dunia tersebut. Pertama, peningkatan pengelolaan limbah padat di kota-kota besar di Indonesia. Untuk program ini, Bank Dunia berkomitmen memberi pembiayaan sebesar US$100 miliar atau 52 persen dari total kebutuhan proyek senilai US$192 miliar. Dalam program ini, Kementerian Keuangan ditunjuk pemerintah sebagai pihak peminjam. Sedangkan pelaksanaan program akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lihat juga: 10 Bintang 'Bersinar' di Pertemuan IMF-World Bank di Bali Kedua, program pengelolaan air limbah di perkotaan milik Kementerian PUPR. Bank Dunia akan memberi komitmen 100 persen senilai biaya yang dibutuhkan mencapai US$200 miliar. Ketiga, program peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam belanja pendidikan. Bank Dunia memberikan komitmen 100 persen senilai US$300 miliar. Kerja sama ini diajukan oleh Kemenkeu dengan pelaksana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keempat, Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (National Urban Development Project/NUDP) dengan komitmen 100 persen senilai US$49,6 miliar. Kelima, program penguatan kelembagaan untuk peningkatan layanan desa yang dilaksanakan Kementerian PUPR. Bank Dunia memberi komitmen sebesar US$350 juta atau 24,17 persen dari total kebutuhan biaya senilai US$1,44 miliar. Sedangkan keenam, program mitigasi risiko sumber daya alam berupa panas bumi atau geothermal dengan nilai komitmen sebesar US$225 juta atau 46,39 persen dari total kebutuhan US$485 juta. Sumber tersebut mengatakan sebenarnya ada sembilan program yang diusulkan pemerintah mendapatkan pinjaman Bank Dunia. Tapi, sampai 30 September kemarin, Bank Dunia belum memberikan komitmen atas tiga program yang diajukan pemerintah. Program pertama, peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru sekolah di perkotaan atau yang dikenal dengan sebutan KIAT Guru Perkotaan Percontohan. Program ini membutuhkan biaya mencapai US$1,2 juta. Kedua, program pembangunan lanskap berkelanjutan bagi Provinsi Jambi dengan kebutuhan biaya sebesar US$13,5 juta. Ketiga, fasilitas pengembangan proyek untuk sektor keuangan non bank, transportasi, pengelolaan limbah, dan pemerintah daerah dengan nilai mencapai US$300 miliar.***     Sumber: cnnindonesia