TRANSMEDIARIAU.COM, Kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan kembali mengeluarkan keran impor dinilai sangat merugikan petani. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengatakan saat ini posisi petani sangat terjepit. Pasalnya, selain menetapkan harga gabah yang rendah, pemerintah dinilai tidak mendukung kesejahteraan petani dengan menerapkan impor. "Petani itu posisinya diinjak dan dicekik. Diinjak karena harga ditekan dan meski sudah diberi fleksibilitas harga tapi nilainya nggak ngangkat sama sekali," ujar Winarno saat dihubungi sesaat lalu, rabu (31/10). Kata Winarno, selama ini pemerintah masih menggunakan Inpres 5/2015 dalam menetapkan harga beli Gabah Kering Panen (GKP), yakni Rp 3.700 per kilogram. Winarno mengakui, di era Andi Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian terjadi kenaikan harga GKP hingga 10 persen menjadi Rp 4.070 per kilogram. Sayangnya, meski membaik namun harga tersebut dinilai masih terlalu murah bila dilihat dari kenaikan angka inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Sebagaimana diketahui, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui tingkat inflasi Indonesia masing-masing selalu berada di atas angka 3 persen. Bila dihitung dari tahun 2015 sampai 2017 maka jumlah inflasi mencapai angka 13 persen. Bila nilai total inflasi dikalikan dengan harga GKP Rp3.700 maka nilainya menjadi lebih tinggi, yakni Rp4.180 pr kilogram. "Artinya, harga feksibilitas hingga 10 persen itu nilainya lebih rendah dari pada kenaikan inflasi itu sendiri. Jadi tetap saja kan petani rugi," jelasnya. Karena kondisi tersebut, lanjut Winarno, pemerintah tidak perlu heran bila petani enggan mengeluarkan dan menjual cadangan berasnya kepada pemerintah. Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat cadangan beras 15 juta kepala keluarga petani yang jumlahnya mencapai 5,6 juta ton beras. "Jangan heran kalau petani tidak mau keluarin berasnya kalau harga GKP yang ditetapkan pun murah," pungkasnya.   Sumber: rmol.co