TRANSMEDIARIAU.COM, Wakil ketua komisi I DPRD Riau, Taufik Arrahman menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Riau yang tak kunjung cair, hal ini salah satunya berimbas pada tunjangan ASN Pemprov yang tak kunjung dibayarkan. "Di satu sisi kita harus memotivasi semangat kerja, tapi kalau tunjangan berbulan-bulan tidak dibayarkan bagaimana kita minta mereka bekerja, sama saja prajurit disuruh perang tapi tak dikasih seragam," kata Taufik Arrahman, Kamis (1/11/2018). Politisi Gerindra ini menambahkan, saat ini Riau seperti anak tiri, sudahlah minyak disedot, uang diletakkan di pusat dan tidak dibayar-bayar. "PNS tidak bisa dipaksa bekerja dengan alasan loyalitas, sebab loyalitas tidak akan berarti jika hal mereka belum dibayarkan. Kinerja dan psikologi mereka pasti terganggu, manusia mana yang tidak ada tunjangan bisa kerja maksimal? Coba menteri tiga bulan tidak digaji, bisa tidak?," cakap Taufik lagi. Lebih lanjut, Taufik mendesak pemerintah pusat agar segera membayarkan Dana tersebut kepada Riau yang tengah mengalami krisis keuangan. "Kita minta Pusat bayar lah DBH tu, dengan alasan administrasi atau apalah kesampingkan lah dulu, karena itu dibutuhkan warga, khususnya pegawai," tukasnya. Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mendapat kepastian soal Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV tahun 2018 bakal disalurkan Pemerintah Pusat. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Kamis (1/11/2018) usai melakukan pertemuan dengan Komisi VII DPR RI, di kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Ahmad Hijazi mengatakan, informasi kepastian soal DBH Riau itu disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru melalui lisan belum secara tertulis. "Kita juga sudah dapat kabar, Alhamdulillah triwulan IV tetap disalurkan. Surat belum kita terima, tapi secara lisan sudah kita terima dari Kemenkeu," katanya. Meski begitu, sebut Ahmad Hijazi, untuk DBH triwulan IV tahun 2018 yang mengalami tunda salur belum mendapat kepastian kapan akan ditransfer pusat. "Jadi untuk 2018 Alhamdulillah tidak ada tunda salur. Yang masih tunda salur adalah yang 2017. Karena pukulan (defisit anggaran) di 2018 ini kan dari 2017. Sayangnya tunda salur yang 2017 itu, sampai sekarang belum dapat berita," ujarnya. Menurutnya dengan tidak ada tunda salur untuk DBH triwulan IV 2018, maka akan sangat membantu keuangan Pemprov Riau yang saat ini mengalami gangguan. "Kalau tak ada tunda salur berarti kan sangat membantu. Kalau ada tunda salur, kan tambah parah. Kalau itu disalurkan di 2018, praktis akan membantu menyelesaikan tunda bayar (kegiatan 2018)," cakapnya. Untuk DBH triwulan IV 2018, lanjut Ahmad Hijazi diperkirakan Rp511 miliar. Namun setelah setelah direkonsiliasi, angkanya tidak jauh dari itu paling tinggi Rp530 miliar. "Tapi kita belum dapat angka resminya. Paling tinggi 530 miliar setelah rekonsiliasi. Yang penting itu disalurkan. Kalau tidak disalurkan lebih fatal lagi. Tapi katanya dua atau tiga kali salur dalam dua bulan terakhir ini. Jadi ikat pinggang agak longgar sedikit lah," ungkapnya. Sementara untuk DBH triwulan IV 2017, pihaknya sudah menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI masih ada tunda salur sebesar Rp1,7 triliun seluruh Riau. "Insya Allah mereka (Komisi VII) akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan tahun ini tunda salur 2018 bisa ditransfer," pungkasnya.   Sumber: cakaplah.com