Kabupaten Bengkalis Posisi Pertama Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2021 Sebesar 120,68 Persen

Sabtu, 22 Januari 2022

BENGKALIS- Kabupaten Bengkalis menduduki posisi pertama dalam realisasi Pendapatan APBD tahun 2021,bahkan melampaui target sebesar 120,68 persen. 

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tito Karnavian dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis di Provinsi Riau bertempat di Balai Serindit Pekanbaru, Jumat 21 Januari 2022.

Atas capaian ralisasi tersebut kabupaten yang berjuluk Negeri Junjungan itu akan mendapatkan penghargaan dari  Mendagri karena mampu mengelola keuangan dengan baik. 

"Kami akan siapkan penghargaan untuk daerah-daerah berprestasi dalam mengelola keuangan. Termasuk usulan untuk daerah-daerah yang mengelola keuangan dengan baik diberikan Dana Intensif Daerah," kata Tito.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni, menuturkan pencapaian prestasi kabupaten Bengkalis dalam penyerapan APBD tahun 2021 merupakan kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah.

Untuk itu  menurut mantan Staf Ahli Bupati ini, prestasi ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun 2022.

“Alhamdulillah kita menduduki posisi pertama dalam realisasi Pendapatan APBD tahun 2021. Semoga di tahun 2022 dapat mempertahankan prestasi ini serta meningkatkan kinerja, melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan baik untuk capaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Jumat 21 Januari 2022, Bupati Bengkalis bersama bupati/walikota se-Provinsi Riau menghadiri acara Kunjungan kerja Mendagri  Tito Karnavian, dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis di Provinsi Riau. 

Pada lawatan itu, Tito Karnavian juga  membahas tentang evaluasi kinerja Tahun 2021, memastikan Program kerja Tahun 2022 akan dapat dilaksanakan dengan baik, membahas tentang penyerapan anggaran tahun 2021, dan memberikan apresiasi di tengah krisis akibat pandemi saat ini, pendapatan yang harusnya turun karena pelambatan ekonomi, Provinsi Riau malah di atas seratus persen dan menduduki posisi ke -4 setelah Provinsi Gorontalo 104,60 persen, Jawa Timur 103,97 persen, dan Jawa Barat 103,85 persen.*(Sutarno)