TRANSMEDIARIAU.COM, INHU -  Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Junaidi Rachmat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada rapat paripurna, Kamis malam (8/9/22).

Menjawab pandangan umum fraksi DPRD terkait pembangunan atau perbaikan jalan yang salah satunya bersumber dari DAK, Junaidi menyebut bahwa data administrasi dan teknis telah disampaikan dan memenuhi syarat sehingga usulan DAK pada bidang jalan usulan tahun 2023 telah berstatus approve/diterima dan menunggu tahapan berikutnya.

Kemudian pembangunan daerah yang belum maksimal khususnya pada bidang infrastruktur serta beberapa jalan desa yang belum termasuk dalam SK Kabupaten, pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang belum tersentuh dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

"Untuk jalan desa yang belum masuk SK Kabupaten akan dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis berdasarkan kondisi, kewenangan dan peraturan yang ada," jelasnya.

Terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten, Junaidi menyebut bahwa hal tersebut membutuhkan dana yang sangat besar dan berbanding terbalik dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah sehingga proses pelaksanaannya memerlukan waktu dan pembiayaan yang bertahap.

Karena itu, Pemkab secara intensif mengupayakan alternatif sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti DAK, Bankeu dan lain-lain sumber pembiayaan.

Mengenai optimalisasi PAD, pemerintah daerah terus berkoordinasi dalam rangka menerbitkan seluruh perizinan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Inhu.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan agar taat pajak, pemerintah daerah melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada para wajib pajak atas kewajibannya kepada daerah.

Terkait fasilitas kesehatan sampai saat ini masih mencukupi sesuai kriteria yang tertuang dalam peraturan menteri kesehatan.

Peningkatan kualitas SDM tenaga didik telah dianggarkan melalui sub kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar.

Terkait kenaikan harga BBM, pemerintah daerah melalui disperindag memiliki program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

Selain itu juga telah dibentuk tim pengendali inflasi daerah yang terus menerus memantau dan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi daerah.

Penyerapan anggaran pada OPD yang dinilai belum maksimal dikarenakan penyerapan anggaran yang bersifat pengadaan barang/jasa maupun pembangunan yang bersifat fisik masih dalam tahap pelaksanaan.

"Pemkab tengah melakukan percepatan dan melakukan koordinasi dengan lintas OPD," katanya.

Terkait stunting, pemerintah telah membangun komitmen dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting kecamatan dan desa, tim pendamping keluarga dan melakukan kegiatan rembuk stunting dengan pemangku kepentingan baik OPD maupun stakeholder.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Inhu, Suwardi Ritonga dan dihadiri oleh Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura, Wakil Ketua I DPRD Inhu, Masrullah serta anggota Dewan lainnya.

Reporter : Arlendi