ROHIL, TRANSMEDIARIAU.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Robby Kurniawan, SSTP, M.Si, Menyampaikan bahwa batas desa kelurahan dan kepenghulan se-Rokan Hilir menjadi atensi Bupati Rokan Hilir, bahkan pimpinan tertinggi tingkat Presiden juga mengantesi penyelesaian batas desa dan kelurahan.

" Jadi kami dari Bagian Tapem Rokan Hilir memang di berikan amanah sama bupati untuk menyelesaikan batas kelurahan dan kepenghuluan se-kabupaten Rokan Hilir, tapi kami tetap berkoordinasi dengan Dinas PMD," Kata Robby Kepada Wartawan.

Lanjut Robby Menurut data yang kami milik dari 184 kelurahan dan kepulauan se-Rokan Hilir baru 9 kepenghuluan dan kelurahan yang memiliki payung hukum batas desa dan kelurahan yang masuk peraturan bupati (perbup), itu yang berada di kecamatan Bangko Pusako ada 9 desa dan kelurahan, itu sudah terbit perbupnya tahun 2017.

" Namun di saat tahun 2017 itu petanya masih, peta yang masih manual belum ada peta di gital, dengan aturan peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 petanya harus standar Big peta yang harus kita perbaharui peta tersebut," Tutur Kabag Tapem saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Kemudian sebutnya, masih ada 21 kepenghulan yang baru yang telah kita selesaikan, masih ada 30 kelurahan kepenghuluan se-Rokan Hilir yang sudah selesai batas kelurahan dan kepenghulan. Selesainya itu ada penetapan dalam bentuk peraturan bupati di lampirkan dengan peta yang dapat rekomendasi dari big peta untuk tahun 2023.

" Itu sudah kita serahkan kepada kelurahan dan Penghulu masing masing termasuk camat, agar di sosialisasikan kepada masyarakat, peta tersebut berukuran  80x10cm  lebih kurang 1,5 meter yang telah kami cetak , agar peta itu di pajang di ruang tamu kantor penghulu dan kantor camat, agar masyarakat bisa melihat,"Ucap Kabag Tapem.

Tahun ini  target kami berdasarkan progres yang masuk dari kelurahan dan kepenghulan ada sebanyak 26 yang sudah selesai batas kelurahan dan kepenghulan, sudah mempunyai kesempatan. Dan kami juga ada mengesa sebanyak 17 kelurahan dan kepenghulan, hanya tinggal beberapa keluaran dan kepenghulan saja untuk mencapai gelang batas desa tersebut.

"Jadi kurang lebih ada 43 kepenghuluan target kami untuk menyelesaikan tengah tahun ini. Dan Terkait kepenghuluan persiapan ada 4 kepenghuluan itu dalam hal penyelesaian administrasinya sampai nomor registrasi kepenghuluan persiapan dari PMD , namun dalam proses penyelesaian itu, ada salah satu syarat, apakah itu dari dewan atau Kemendagri itu harus memiliki baik kepenghuluan induk maupun kepenghuluan persiapan yang pasti ada 8 yang ke 4 kepenghuluan persiapan harus memiliki peta standar big. Yang di sampaikan ketua pansus berkaitan dengan itu, PMD meminta fasilitas kepada Tapem mintak tolong di fasilitasi penyelesaian big peta,"Sebut Robby.

Ada pun mungkin dari PMD melihat bahwa bidang Tapem telah menyelesaikan 30 batas desa tahun lalu. Kami tindak lanjuti dan kami beberapa kali di undang rapat oleh pansus kami hadir dan kami sampaikan progresnya, hingga hari ini progresnya dari segi kesepakatan itu sudah baik dari kepenghuluan induk dan kepenghulan persiapan sudah mencapai kesepakatan.

Lanjut Kabag Tapem, harus ada administrasi yang harus kita penuhi berita acaranya, hanya tinggal 2 berita acara yaitu kepenghuluan persiapan Manggala teladan dan kepenghulan induk Manggal Mukti, yang di jalan pihak kecamatan berita acara untuk di tanda tangani sepadan batas desa . Seisa yang 6 kepenghuluan sudah di ajukan melalui tenaga ahli PMD sudah di olah untuk diajukan untuk big peta kemarin kami juga koordinasi juga sama pak kadis, itu saja dulu di gesa agar cepat cetak petanya, agar keluar rekomendasi desa tersebut.

Big peta merupakan lembaga presiden setingkat menteri Badan Informasi Geospasial (Big) berkantor di Bogor, tapi Alhamdulillah kita berkomunikasi kita bagus tidak perlu kita mengantar berkas cuma mengunakan email saja , dan saya tidak pernah ke kantor Big peta, Alhamdulillah selesai 30 desa dengan menggunakan email saja, secara teknik kita yang mengerjakan dengan tenang ahli dan kita hanya butuh rekomendasi dari mereka, kemudian mereka koreksi, kalau sudah betul baru kita cetak peta batas kelurahan dan kepenghulan," Pungkasnya. (Aman)