PEKANBARU, TRANSMEDIARIAU.COM - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menyita 11 unit homestay dan lahan senilai Rp2 miliar yang berada di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Penyitaan ini dilakukan dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau.

“Langkah ini merupakan upaya untuk mengamankan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi, Senin (9/12).

Dari hasil penyelidikan, setiap unit homestay diketahui dimiliki oleh sejumlah pihak, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di Sekretariat DPRD Riau. Kombes Nasriadi menjelaskan, pihaknya menduga aset-aset tersebut dibeli menggunakan dana hasil korupsi perjalanan dinas fiktif.

Kasus ini bermula dari dugaan adanya pencairan dana perjalanan dinas luar daerah yang bersifat fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau pada tahun anggaran 2020-2021. Hingga saat ini, sebanyak 283 orang saksi telah diperiksa oleh penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau untuk mendalami keterlibatan berbagai pihak.

“Kami memastikan seluruh aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan ini akan disita,” tegas Nasriadi.

Sebelumnya, penyidik Polda Riau juga menyita empat unit apartemen mewah di kawasan Citra Plaza Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Keempat apartemen tersebut diketahui masing-masing atas nama Muflihun (mantan Penjabat Wali Kota Pekanbaru), Mira Susanti (pegawai honor Setwan DPRD Riau), Irwan Suryadi, dan Teddy Kurniawan. Nilai total apartemen yang disita mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Selain homestay dan apartemen, polisi juga menyita sebuah rumah di Jalan Banda Aceh, Pekanbaru, serta sejumlah barang bermerek yang bernilai ratusan juta rupiah. Kombes Nasriadi menjelaskan bahwa barang-barang ini diyakini sebagai hasil tindak pidana korupsi SPPD fiktif.

Saat ini, kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Namun, polisi masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan nilai kerugian yang pasti.

“Kami akan terus berupaya mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk mengidentifikasi seluruh aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat,” tutup Nasriadi. (Mawan)