TRANSMEDIARIAU.COM - Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, S.Sos., M.Si kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan. Ia turun langsung ke Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, untuk membantu tiga anak yang terancam putus sekolah akibat persoalan administrasi kependudukan dan keterbatasan ekonomi.

Ketiga anak tersebut, Umi Epitasari 7 tahun, Muhammad Aidil 9 tahun, dan Humairoh S 11 tahun sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Situasi diperparah oleh kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan, sehingga semakin menyulitkan mereka untuk mengakses pendidikan.

Menanggapi laporan dari warga dan perangkat desa, Wakil Bupati Yuliantini segera bergerak cepat. Didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Inhil Abdul Rasyid dan perwakilan dari Disdukcapil, Ia melakukan kunjungan langsung ke lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Wabup berdialog langsung dengan keluarga anak-anak, pihak sekolah, koordinator wilayah pendidikan, serta aparatur desa. Ia juga langsung mengoordinasikan solusi bersama Disdukcapil dan Dinas Pendidikan agar ketiga anak tersebut segera dapat mengenyam bangku sekolah.

“Tidak boleh ada anak di Inhil yang putus sekolah hanya karena masalah administrasi atau ekonomi. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya,” tegas Yuliantini.

Respon cepat dari Wabup ini disambut penuh haru oleh keluarga dan warga setempat. Berkat koordinasi lintas sektor, permasalahan administrasi berhasil diselesaikan di tempat, dan bantuan sosial pun langsung disalurkan untuk meringankan beban keluarga.

Aksi nyata ini dinilai sebagai bukti kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki komitmen terhadap pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, tanpa memandang status sosial masyarakat.

Yuliantini juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Dinas Pendidikan, Disdukcapil, serta pihak desa dan sekolah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan pendidikan di lapangan.

Aksi nyata ini dinilai sebagai bukti kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki komitmen terhadap pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, tanpa memandang status sosial masyarakat.

Yuliantini juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Dinas Pendidikan, Disdukcapil, serta pihak desa dan sekolah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan pendidikan di lapangan.

“Kita tidak boleh menunggu anak-anak datang ke kita. Pemerintah harus lebih proaktif dan tanggap terhadap masalah-masalah seperti ini,” ujarnya.

Langkah cepat dan responsif Wakil Bupati ini menjadi harapan baru bagi keluarga kurang mampu di Indragiri Hilir, bahwa mereka tidak sendiri dalam memperjuangkan masa depan anak-anaknya.