TRANSMEDIARIAU.COM - Provinsi Riau sejak lama dikenal sebagai salah satu lumbung suara Partai Golkar. Namun, realitas politik kini berubah. Dominasi yang dulu nyaris tak tergoyahkan perlahan mulai tergerus. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan Partai Golkar hanya mampu menempati posisi runner-up setelah PDI Perjuangan di Riau. Hasil itu bukan garis akhir, melainkan alarm bagi partai untuk segera berbenah jika ingin kembali menjadi kekuatan utama menuju Pemilu 2029 dan Pilkada di seluruh kabupaten/kota.

Kini, Partai Golkar Riau berada di titik penentuan: memilih pemimpin baru melalui Musyawarah Daerah (Musda). Pertanyaannya sederhana namun menentukan masa depan memilik apakah Golkar akan memilih sosok yang hanya pandai mengelola administrasi, atau figur yang mampu merancang kemenangan?

Mengapa figur Ketua DPD Golkar Riau begitu penting? Karena politik hari ini tidak lagi cukup dikelola dengan cara lama. Golkar membutuhkan pemimpin yang bukan sekadar hadir dalam rapat, tetapi mampu menggerakkan mesin partai hingga ke akar rumput. Sosok yang bukan hanya dekat dengan pusat, tetapi juga diterima oleh DPD II, tokoh lokal, pemuda, ulama, dan masyarakat adat.

Ketua ideal harus memiliki tiga fondasi utama:

Legitimasi moral dan elektoral.
Ia harus bersih, dipercaya publik, dan memiliki rekam jejak nyata dalam memenangkan pertarungan politik — bukan sekadar hadir dalam struktur partai.

Kemampuan mengorkestrasi organisasi.
Ketua harus memahami kondisi riil partai: jumlah kader aktif, dinamika di DPD II, potensi calon kepala daerah, hingga bagaimana menyatukan faksi-faksi yang selama ini bersaing.

Visi jangka panjang — arsitek, bukan operator.
Ketua harus memiliki peta jalan kemenangan yang jelas: konsolidasi internal, menyiapkan calon Pilkada sejak dini, membangun basis digital, dan merekrut kader muda sebagai energi baru.

Sebagai kader, kita patut mengingatkan: Musda bukan sekadar ajang rebutan posisi. Harapan publik jelas — jangan jadikan Musda sebagai panggung perebutan kekuasaan semata. Jika partai terjebak pada kompromi elitis, risikonya besar:

• Konflik internal berkepanjangan,
• Kader muda meninggalkan partai karena tak mendapat ruang,
• Daerah strategis jatuh ke tangan partai lain,
• Citra Golkar kembali identik dengan konflik, bukan solusi.

Dan jika itu terjadi, gelar “lumbung suara nasional” hanya akan menjadi cerita masa lalu.

Golkar Riau membutuhkan pemimpin berani dan visioner — sosok yang:

• Menyatukan, bukan memecah;
• Menggerakkan kader, bukan hanya memerintah;
• Memahami data pemilih, bukan sekadar mengulang slogan;
• Berani membersihkan partai dari budaya transaksional;
• Menjadikan Partai Golkar kembali dekat dengan rakyat, bukan sekadar dekat dengan kekuasaan.

Figur seperti ini mungkin tidak paling vokal, tapi ia bekerja. Tidak selalu populer, tapi dihormati. Tidak anti kritik, tapi terbuka terhadap perubahan.

Akhirnya, Musda Golkar Riau bukan sekadar memilih ketua — ia adalah titik awal menentukan arah masa depan partai.
Apakah Golkar akan kembali memimpin Riau, atau hanya menjadi penonton di panggung politik 2029?

Jika partai berani memilih pemimpin yang tepat, kejayaan bukan sekadar nostalgia. Riau bisa kembali menjadi barometer nasional, tempat Partai Golkar membuktikan bahwa partai ini masih relevan, modern, dan berpihak kepada rakyat.

Namun, jika kompromi politik lebih diutamakan daripada kualitas kepemimpinan, maka sejarah akan mencatat: kesempatan emas itu pernah datang — tapi dibiarkan berlalu begitu saja.