TRANSMEDIARIAU.COM - Tekanan fiskal yang terus membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertimbangkan langkah strategis berupa pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar. Langkah ini dinilai sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan dan menjaga laju ekonomi di tengah penurunan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi wacana tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKB, H Mafirion, menyatakan bahwa pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memang dapat menjadi pilihan bagi daerah yang APBD-nya tertekan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak otomatis menjadi solusi terbaik.

“Apakah Inhil punya kapasitas fiskal yang baik? Ini pertanyaannya. Tapi sekali lagi, soal pinjam meminjam daerah itu tentu menjadi wewenang kepala daerah dan DPRD,” ujar Mafirion saat dihubungi wartawan, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, setiap keputusan mengambil pinjaman daerah harus didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendasar seperti kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, risiko fiskal, hingga dampak jangka panjang terhadap postur keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa opsi pinjaman seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan langkah pertama.

“Yang penting adalah kehati-hatian. Jangan sampai pinjaman justru menjadi beban. Namun jika hal itu bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan dan pendapatan daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” tegasnya.

Mafirion memaparkan sejumlah kondisi ketika pinjaman ke PT SMI dapat menjadi instrumen kebijakan yang tepat bagi daerah, jika  bersifat sangat strategis dan memiliki ROI, seperti pengembangan air minum, pelabuhan, rumah sakit, energi daerah, pariwisata, atau jalan strategis. Kemudian pinjaman daerah itu  diarahkan untuk menghasilkan pendapatan atau mendorong aktivitas ekonomi, bukan sekadar proyek konsumtif.
 

“Pinjaman daerah itu berlaku jika daerah sudah mempertimbangkan kemampuan membayar kembali. Artinya, Rasio utang masih berada di batas aman sesuai regulasi Kemendagri. Dan ditopang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) stabil atau cenderung meningkat, “ papar politisi PKB asal daerah Pemilihan Riau 2 ini. 
 

Disisi lain, Mafirion mengingatkan Pemkab Inhil  memperhatikan potensi risiko sebelum menempuh opsi pinjaman, terutama jika kondisi fiskal tidak ideal.

“Jika pinjaman hanya menutup defisit atau membiayai proyek non-produktif, ini berpotensi membebani APBD di masa mendatang.  Kemudian, jika PAD kecil dan tidak stabil, daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat rentan mengalami tekanan fiskal dalam 5–10 tahun ke depan, “ jelas Mafirion. 

Selanjutnya, ia mengingatkan jika belanja pegawai sudah mendominasi APBD Inhil, dengan penambahan cicilan pinjaman daerah bisa mempengaruhi ruang gerak fiskal dan kegiatan pelayanan publik. Dan yang terpenting adalah Inhil mestinya sudah memiliki studi kajian terhadap kegiatan yang bersumber dari pinjaman daerah. 
 

“Pinjaman daerah adalah instrumen, bukan tujuan. Yang terpenting adalah apakah ia mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat Inhil,” tutupnya.