TRANSMEDIARIAU.COM - Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Riau, H Ikbal Sayuti. Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan strategis untuk memastikan program pembangunan tidak tersendat di tengah pengetatan fiskal nasional.

Ikbal menyatakan, kondisi fiskal daerah saat ini tidak lagi sekuat beberapa tahun lalu. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Inhil semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat dan tidak dapat ditunda.

“Pembangunan tidak boleh terhenti. Inhil harus terus bergerak maju, dan pemerintah daerah membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen,” ujar Ikbal saat dikonfirmasi awak media, Senin (1/12/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah mengambil langkah terobosan. Pinjaman daerah, kata Ikbal, menjadi salah satu instrumen legal yang dapat digunakan ketika pendapatan daerah tidak mampu mengimbangi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang mendesak.

Ia menegaskan bahwa langkah Pemkab Inhil mengajukan pinjaman ke PT SMI bukanlah bentuk kegagalan dalam pengelolaan keuangan, melainkan strategi untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek prioritas.

“Masyarakat harus memahami bahwa pinjaman bukan berarti pemerintah gagal mengelola keuangan. Ini justru bentuk ikhtiar agar program strategis tidak mandek. Namun, pemerintah juga wajib membuka seluruh informasi secara transparan agar publik dapat menilai bahwa dana tersebut dimanfaatkan dengan tepat,” katanya.

Pria kelahiran Pulau Kijang tersebut juga mengapresiasi keberanian Pemkab Inhil mengambil keputusan yang dinilainya tidak populer, namun perlu dilakukan mengingat urgensi pembangunan yang harus dijalankan. Menurutnya, daerah tidak boleh stagnan hanya karena keterbatasan fiskal.

Lebih lanjut, Ikbal mengingatkan bahwa pemanfaatan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Pemerintah daerah perlu menjelaskan kepada publik proyek apa saja yang akan dibiayai melalui pinjaman tersebut, mekanisme pengawasan, serta proyeksi kemampuan daerah dalam melakukan pengembalian.

“Pemerintah harus menyiapkan laporan terbuka dan berkala agar masyarakat memiliki gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana pinjaman ini,” katanya.

Difokuskan untuk Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Meski belum dirinci secara resmi, Pemkab Inhil disebut tengah memetakan beberapa proyek pembangunan strategis yang akan menjadi prioritas pembiayaan melalui pinjaman tersebut, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar hingga penguatan layanan publik.

Langkah pengajuan pinjaman ke PT SMI itu sendiri sejalan dengan ketentuan pemerintah pusat yang membuka ruang bagi daerah untuk memanfaatkan pembiayaan alternatif guna mendorong percepatan pembangunan.

Dengan dukungan legislatif di tingkat provinsi, Pemkab Inhil diharapkan dapat segera menyelesaikan proses pengajuan pinjaman dan menyusun perencanaan yang matang agar pembangunan pada 2026 dapat berjalan optimal tanpa terhambat persoalan fiskal.