TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Dunia kepegawaian di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali tercoreng. Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Kantor Camat Pasir Penyu harus berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan terlibat peredaran narkotika jenis sabu. 

Ironisnya, perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan bersama rekannya dan berlangsung di tengah permukiman warga.

Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Eka Ariady Putra melalui Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran, Kamis (22/1) membenarkan pengungkapan tersebut.

Misran mengatakan pengungkapan dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu pada Selasa malam, 20/1/ 2026, sekira pukul 22.30 WIB. 

Lokasi penangkapan berada di sebuah rumah di Jalan Jenderal Sudirman Gang Cempaka, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.

“Petugas berhasil mengamankan seorang oknum PNS berinisial RAT als Rudi Alias Cikgu  yang berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti sabu dengan berat kotor 5,95 gram,” kata Misran.

Selain Rudi, petugas juga mengamankan seorang tersangka lainnya yakni TSR alias Tiran, seorang wiraswasta yang diduga sebagai pemasok narkotika. Dari tersangka kedua ini, polisi mengamankan sabu dengan berat kotor 3,19 gram beserta sejumlah alat pendukung transaksi narkotika.

Misran menjelaskan kronologis pengungkapan bermula pada Sabtu (17/1/2026), saat Satres Narkoba Polres Inhu menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika yang kerap terjadi di rumah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan intensif, petugas akhirnya melakukan penggerebekan pada Selasa (20/1) malam dan berhasil mengamankan kedua pelaku.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa belasan paket sabu, timbangan digital, plastik klip, sendok pipet, telepon genggam, serta uang tunai hasil transaksi. Hasil tes urine terhadap Rudi juga menunjukkan hasil positif mengandung narkotika.

“Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2026,” tegas Kasi Humas.