TRANSMEDIARIAU.COM, INHU – Sebanyak 37 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini aktif menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa TK hingga SMA. Pengelola diminta bergabung ke Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) agar operasional memenuhi standar.

Hal itu disampaikan Ketua APPMBGI Kabupaten Inhu, Seno Harto, SP S.Pd SH M.Si, di Pematang Reba, Senin (13/7/2026).

“APPMBGI dibentuk untuk mendampingi, bukan membela. Fokus kami adalah pembinaan, standarisasi, dan memastikan dapur berjalan higienis serta tepat sasaran,” kata Seno.

Program MBG di Inhu dimulai sejak 2025. Distribusi dilakukan Senin sampai Jumat dengan menu yang disusun sesuai kebutuhan gizi harian siswa.

Nilai per paket MBG ditetapkan Rp15.000. Rinciannya, Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 untuk mitra/dapur. 

Untuk jenjang TK dan SD kelas 1-3 diberikan paket kecil senilai Rp8.000. Sementara untuk SD kelas 4-6 hingga SMA diberikan paket besar senilai Rp10.000.

Seno menegaskan setiap SPPG wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan higienitas makanan. Selain itu, penggunaan roti pabrikan tidak diperbolehkan.

“Harus memakai roti dari UMKM lokal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan aturan terkait rantai pasok. Mitra SPPG tidak diperbolehkan menjadi supplier. Setiap dapur wajib memiliki minimal 5 supplier agar kebutuhan bahan baku tidak dimonopoli.

“Saat ini baru 3 dapur dan 1 supplier di Inhu yang sudah resmi menjadi anggota APPMBGI,” sebutnya.

Menurut Seno, bergabung dengan APPMBGI memberikan sejumlah keuntungan. Di antaranya integrasi rantai pasok, dukungan akses logistik, advokasi, pembinaan teknis, standarisasi operasional, hingga perluasan jejaring bisnis dari tingkat daerah hingga pusat.

Anggota juga akan terhubung dengan pemasok dan UMKM lokal, serta mendapat kemudahan koordinasi distribusi termasuk sinergi dengan BUMN seperti Perum Bulog.

APPMBGI juga memastikan dapur memenuhi standar kesehatan, kehalalan, dan kualitas gizi melalui bimbingan tata kelola.

“Kami mengajak seluruh pengelola SPPG di Inhu segera mendaftar. Dengan bersatu dalam asosiasi, kita bisa mengawal MBG agar benar-benar memberi dampak gizi dan ekonomi bagi masyarakat Inhu,” pungkas Seno.