TRANSMEDIARIAU.COM, Lingga – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Armanto Arsyad, meminta pemerintah dan instansi terkait mempertimbangkan kemudahan regulasi dalam distribusi bahan kebutuhan pokok (sembako) ke Kabupaten Lingga.

Menurut Armanto, kelancaran distribusi sembako sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Lingga yang sebagian besar kebutuhan pokoknya masih dipasok dari luar daerah. Ia menilai, apabila proses distribusi terkendala regulasi dan birokrasi, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan serta harga barang di tingkat masyarakat.

“Kami meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan instansi terkait, termasuk pihak kepabeanan, dapat mencari solusi dan memberikan kemudahan terhadap jalur distribusi sembako menuju Kabupaten Lingga, tentunya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Armanto Arsyad, Kamis (24/9/2026).

Ia menyebutkan, Batam, Tanjungpinang dan sejumlah daerah lainnya menjadi bagian dari jalur pasokan berbagai kebutuhan masyarakat Lingga. Karena itu, menurutnya, kelancaran arus barang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga kebutuhan pokok.

“Regulasi yang berbelit dan proses birokrasi yang panjang dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam mendatangkan kebutuhan pokok. Kita berharap ada solusi yang tidak mengabaikan aturan, tetapi juga tidak menghambat kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Armanto juga menyoroti penerapan ketentuan perdagangan dan kepabeanan yang berkaitan dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan asal barang. Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Lingga sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola distribusi yang efektif agar pasokan barang tetap berjalan.

“Kami memahami bahwa setiap barang yang keluar-masuk daerah tertentu memiliki aturan yang harus dipatuhi. Namun, pemerintah perlu melihat kondisi daerah kepulauan seperti Lingga sehingga mekanisme distribusi kebutuhan pokok dapat berjalan lebih lancar,” katanya.

Ia menambahkan, kelancaran pasokan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga masyarakat, tetapi juga aktivitas ekonomi dan berbagai program pemerintah yang membutuhkan ketersediaan bahan pangan.

Salah satunya, kata Armanto, adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Kabupaten Lingga, program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah dan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pelaksanaannya.

“Jangan sampai persoalan distribusi bahan pangan justru menjadi kendala bagi masyarakat maupun kegiatan pelayanan publik yang membutuhkan pasokan bahan makanan secara rutin,” ujarnya.

Selain sembako, Armanto turut menyoroti harga sejumlah kebutuhan penunjang usaha masyarakat, salah satunya pakan udang vaname. Ia mengatakan, keluhan mengenai tingginya harga pakan dinilai dapat memberikan tekanan terhadap biaya produksi para petambak.

“Para petambak juga mengeluhkan tingginya harga pakan udang vaname. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut biaya produksi dan penghasilan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari usaha tersebut,” imbuhnya.

Armanto berharap pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta instansi terkait dapat duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan distribusi dan harga barang di Kabupaten Lingga.

“Kondisi ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. Kami berharap ada kebijakan yang dapat menjaga kelancaran pasokan, menekan biaya distribusi dan pada akhirnya membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)