Aliansi Masyarakat Lingga Dukung Sikap Tegas Bupati, Minta Pembebasan Lahan PT TAI Transparan dan Libatkan Appraisal Independen.

Rabu, 18 November 2026

TRANSMEDIARIAU.COM, LINGGA – Ketua Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga, Armanto Arsyad, menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Bupati Lingga, Muhammad Nizar, yang mengingatkan para camat dan kepala desa agar tidak sembarangan menerbitkan surat terkait pembebasan lahan pengganti seluas 375 hektare untuk PT Tianshan Alumina Indonesia (TAI) di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan.

Armanto menilai, proses pembebasan lahan tersebut harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hak-hak masyarakat sebagai pemilik lahan harus menjadi perhatian utama agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Armanto pada Rabu (18/11/2026). Ia juga meminta agar proses penentuan nilai ganti rugi lahan melibatkan tim appraisal atau penilai independen sehingga harga tanah ditetapkan berdasarkan penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, keterlibatan penilai independen sangat penting untuk mencegah terjadinya penetapan harga secara sepihak maupun praktik percaloan tanah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Kita ingin masyarakat yang memiliki lahan mendapatkan harga tanah sesuai dengan nilainya dan tidak merasa dirugikan. Pihak perusahaan juga tidak merasa diberatkan," ujar Armanto.

Ia menjelaskan, penilaian terhadap lahan harus mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan kondisi nyata di lapangan, seperti letak geografis, akses jalan, status dan kelengkapan dokumen kepemilikan, serta kondisi fisik tanah.

Dengan penilaian yang objektif, diharapkan tidak terjadi penggelembungan harga atau praktik mark-up yang dapat merugikan masyarakat maupun pihak perusahaan.

Armanto juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan resmi mengenai seluruh tahapan pembebasan lahan, termasuk tujuan kegiatan, lokasi, mekanisme pelaksanaan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan.

Menurutnya, prinsip keterbukaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pengadaan tanah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Masyarakat berhak mendapatkan sosialisasi secara terbuka mengenai tujuan proyek, lokasi, dampak lingkungan, serta dilibatkan dalam konsultasi publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Armanto menyampaikan bahwa Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga akan turut mengawal proses pembebasan lahan pengganti yang berkaitan dengan investasi PT TAI di Kabupaten Lingga.

"Kami dari Aliansi akan mengawal proses pembebasan lahan yang akan dilakukan PT Tiansan ini. Kami ingin semuanya berjalan transparan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan," tegasnya.

Selain persoalan pembebasan lahan, Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga juga menyoroti pentingnya komitmen perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal.

Armanto berharap investasi berskala besar tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga.

Menurutnya, masyarakat tempatan harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan industri tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja lokal.

"Kami tidak ingin masyarakat tempatan hanya menjadi penonton. Masyarakat harus dipersiapkan agar dapat ikut berkontribusi, terutama dari sisi sumber daya manusia dan tenaga kerja," imbuhnya.

BUPATI INGATKAN CAMAT DAN KEPALA DESA

Sebelumnya, Bupati Lingga Muhammad Nizar menghadiri kegiatan land clearing dan pembacaan doa pembangunan PT TAI di Desa Persiapan Kebun Niur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan, serta sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Nizar mengingatkan Camat Singkep Selatan dan para kepala desa agar berhati-hati dalam menerbitkan surat yang berkaitan dengan persoalan lahan, terutama surat yang tidak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Kepada camat dan kades, jangan ada lagi keluar surat-surat yang tidak perlu, yang bukan kewenangan, atau ada kepentingan di situ," tegas Nizar dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting dalam proses penataan dan pembebasan lahan pengganti untuk PT TAI agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Aliansi Masyarakat Kabupaten Lingga berharap seluruh pihak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan mengedepankan transparansi, melibatkan penilai independen, melindungi hak masyarakat pemilik lahan, serta memastikan adanya komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, investasi PT TAI diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Kabupaten Lingga. (Yar)