Masyarakat Inhil Kecewa, Pemprov Riau Alokasikan Perhutanan Sosial Yang di Nilai Setengah Hati

TRANSMEDIARIAU.COM, PEKANBARU - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terutama Kelurahan Sapat, menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Riau yang dianggap setengah hati mengalokasikan Perhutanan Sosial. "Jelas kami sangat menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini," ujar Mustafa salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Sapat, Indragiri Hilir (Inhil), Kamis 6 September 2018. Ditemui bertuahpos.com di Pekanbaru, Mustafa menuturkan pengalokasian Perhutanan Sosial sebenarnya memiliki dampak yang besar kepada masyarakat. "Terutama ekonomi. Dengan pengalokasian Perhutanan Nasional, kerusakan ekologis akan berkurang dan masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam," tuturnya. Lebih jauh pria berjenggot dan berkumis ini menuturkan, di tengah ekonomi masyarakat Inhil yang sulit, kebijakan Pemprov Riau terkait Perhutanan Nasional sangat ditunggu keseriusannya. "Saat ini masyarakat Inhil semuanya mengalami kesulitan. Harga kelapa anjlok, aktivitas perikanan ilegal dengan menggunakan pukat harimau atau racun juga marak. Kalau Pemprov Riau serius, pasti semua akan bisa teratasi," pungkasnya. Seperti yang diketahui, sebelumnya Jaringan Masyarakat Gambut dan Yayasan Mitra Insani (YMI) juga menilai Pemprov Riau setengah hati mengalokasikan Perhutanan Sosial. Ini terlihat dari baru 6 persennya ijin Perhutanan Sosial yang diterbitkan hingga saat ini di kawasan seluas 84,885 hektare. Padahal luasan indikatif Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Provinsi luasnya mencapai 1,42 juta hektare.***     Sumber: bertuahpos.com