Diperiksa KPK, Sekda Kepri Dicecar KPK Soal Gratifikasi ke Gubernur Nurdin

TRANSMEDIARIAU.COM- KPK memeriksa Sekda Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) HTS Arif Fadillah bersama 7 saksi yang lain terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Para saksi dicecar KPK terkait aliran gratifikasi yang diterima Nurdin Basirun. "Pada para saksi didalami terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terhadap NBU, Gubernur Kepri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Gubernur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (19/8/2019). Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan di Polresta Balerang, Batam, Kepri. Saksi lain yang diperiksa yakni Ahmad Nizar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri; Zulhendi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri; Yerri, eks Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017-2018; Martin Luther Maromon, Kabiro Umum Pemprov Kepri; Abu Bakar, Kepala Dinas PU; serta Hendri Kuniadi, Plt Kadis ESDM Pemprov Kepri. "Saksi Guntur Sati, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri menyampaikan Informasi ketidakhadiran karena ada tugas lain. Akan dijadwalkan ulang," sebut Febri. KPK sebelumnya menetapkan Nurdin sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga menetapkan Edy Sofyan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri; Budi Hartono, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri; serta Abu Bakar, swasta, sebagai tersangka. Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri. KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya.   Sumber : detiknews / Editor : Bubo