Ansar Tekankan Pentingnya Rapat Evaluasi Rutin di Setiap OPD

Transmediariau.com - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad kembali menekankan kepada seluruh jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk rutin melaksanakan rapat evaluasi internal progres pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Gubernur Ansar ingin seluruh Kepala OPD dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan di OPD nya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Pemprov Kepri di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (29/08).

Menurut Gubernur Ansar, rapat rutin internal OPD sangat penting dilakukan mengingat saat ini sudah berada triwulan III dan sebentar lagi akan memasuki triwulan IV tahun anggaran 2022. Masih banyak hal yang harus dipenuhi masing-masing OPD karena dalam waktu dekat akan ada evaluasi nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

"Untuk itu kita evaluasi capaian-capaian kinerja keuangan dan fisik kegiatan, evaluasi terkait TKDN, dan beberapa hal lain seperti laporan SPJ dari OPD yang masih bermasalah dan kebijakan yang akan disepakati bersama. Serta pemaparan progres penilaian LPPD" ujar Gubernur Ansar membuka Rapat.

Berdasarkan pemaparan Biro Ekonomi Pembangunan, sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, realisasi pendapatan APBD Kepri tahun anggaran 2022 telah mencapai 58,44 persen atau sebesar Rp. 2,033 triliun dari target pendapatan sebesar Rp. 3,480 triliun. Capaian tersebut naik sebesar 1,69 persen dari capaian minggu lalu. 

Sementara itu, pada belanja daerah realisasi keuangan mencapai 47,84 persen atau sebesar Rp. 1,851 triliun dari pagu sebesar Rp. 3,870 triliun. Capaian tersebut naik sebesar 0,98 persen dari capaian minggu lalu. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai angka 52,85 persen.

Kemudian perkembangan dekonsentrasi per tanggal 26 Agustus 2022 dengan pagu DIPA Rp. 35,483 miliar telah terealisasi sebesar 21,33 persen atau sebesar Rp. 7,568 miliar dengan realisasi fisik sebesar 41,08 persen. Sedangkan perkembangan tugas pembantuan dengan pagu DIPA Rp. 30,977 miliar telah terealisasi 27,46 persen atau sebesar Rp. 8,505 miliar dan realisasi fisik sebesar 38,25 persen.

Lalu berdasarkan data Sistem Pengawasan Siera BPKP yang dipaparkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, masih ada 4 kabupaten kota di Kepri yang sampai tanggal 26 Agustus 2022 yang belum memenuhi target progres pelaksanaan P3DN. Dipaparkan juga bahwa dari 17 etalase telah terdapat 581 produk yang tayang di katalog lokal Provinsi Kepri dan sudah 9 transaksi pada katalog lokal tersebut dengan total nilai Rp. 1,525 miliar.

Mengenai penilaian LPPD, sampai 31 Juli 2022 yang lalu, persentase Tingkat Keterisian e-SPM TWI oleh daerah kabupaten kota di wilayah Provinsi Kepri telah mencapai 62,50 persen dengan nilai cukup. Kepala Biro Pemerintahan, Zulhendri mengatakan, permasalahan dalam mempersiapkan LPPD antara lain masih kurangnya perhatian Kepala OPD untuk secara serius mengarahkan, menegaskan, dan memantau petugas LPPD di OPD nya.

"Kemudian beberapa OPD belum melengkapi data dukung serta rincian data yang diminta tim pusat, lalu komitmen dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan belum maksimal" ujar Zulhendri.

Di akhir rapat, Gubernur Ansar berpesan kepada para Kepala OPD untuk serius menangani beberapa permasalahan yang dipaparkan sebelumnya. Gubernur meminta agar cara-cara untuk meningkatkan jumlah tayang e katalog diidentifikasi sehingga dalam evaluasi P3DN nasional nantinya akan menaikkan posisi Kepri. Mengenai LPPD, Gubernur meminta agar OPD yang masih belum melengkapi data yang diperlukan untuk segera melengkapinya.

"Karena ini rapor kita, kerja keras kita butuh apresiasi. Walau kita provinsi kecil, tidak boleh dipandang sebelah mata. Penuhi kerja-kerja untuk membangun performance daerah" tutup Gubernur Ansar.

Rapat diikuti Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, para Staf Ahli Gubernur, dan para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. (*)