Pemkab Inhu Ikuti Rakor Kemenhub dan Kemendagri tentang Transportasi Udara

TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengikuti rapat koordinasi (rakor) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri tentang keberlangsungan konektivitas transportasi udara dan dukungan pemerintah daerah di ruang VIP lantai 4 Kantor Bupati Inhu, Selasa (22/11/22).

Rakor tersebut diikuti Asisten Administrasi Umum, Erlina Wahyuningsih, Perwakilan Kementerian Agama Inhu, Perwakilan Dinas Perhubungan Inhu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Inhu, Jawalter dan Kepala Bandara Japura, Alex Nainggolan secara virtual.

Direktur Bandar Udara, Nafhan Syahroni menyebut bahwa rakor dilaksanakan untuk menindaklanjuti rakor sebelumnya antara Kemendagri dan Kemenhub sebagai langkah aksi bersama yang terukur dan memenuhi kaidah ketentuan perundangan.

Dimana dukungan dan peran pemerintah daerah sangat diperlukan sehingga konektivitas angkutan udara dapat tetap berlangsung untuk menjamin interkonektivitas antar wilayah.

Rakor secara langsung dihadiri oleh Ketua komisi V DPR RI, Jajaran Kementerian Perhubungan, Jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Perwakilan badan usaha transportasi udara, Dirut Garuda, dan Dirut Perusahaan lainnya serta para gubernur, walikota dan bupati.

Membuka rakor, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut sektor transportasi udara sangat terkontraksi sebesar 80,23 persen karena kebijakan pencegahan covid-19. Fenomena kebijakan pemerintah dalam pencegahan covid-19 antara lain pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PSBB hingga PPKM dan adanya persyaratan tambahan bagi pelaku perjalanan 

"Akibatnya maskapai makin selektif memilih rute penerbangan hingga menghentikan operasi beberapa rutenya, sebutnya.

Selanjutnya, lanjut Menteri Budi Karya, pemerintah telah menerapkan kebijakan Fuel Surcharge untuk pesawat untuk menutup biaya operasi dan menjaga keberlangsungan usaha maskapai. 

"Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah daerah agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan angkutan udara terlayani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah," ujarnya.

Dukungan yang dapat dilakukan adalah kolaborasi antar daerah dalam rangka mendukung terciptanya permintaan dan pertumbuhan penumpang dan dukungan dalam bentuk stimulus subsidi pelaksanaan pelayanan transportasi udara sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan konektivitas di daerahnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro menyampaikan permasalahan penerbangan saat ini adalah jumlah penumpang yang tidak mencukupi untuk operasional penerbangan sehingga tarif meningkat diakibatkan pandemi Covid-19. Kemudian tingginya tarif penerbangan domestik juga berpengaruh pada tingginya inflasi di beberapa daerah, 

Dengan keadaan ini, Pemda diminta mengambil langkah konsolidasi terkait pemenuhan penumpang  pada penerbangan di wilayahnya serta memberikan stimulus subsidi blockseat pada setiap penerbangan agar biaya keekonomian maskapai penerbangan tercapai.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman secara daring menyampaikan upaya yang telah dilakukan adalah memberikan subsidi penerbangan untuk memastikan tingkat keterisian penumpang. Pemberian stimulus berupa subsidi harga tiket pesawat sehingga diharapkan dapat menggerakkan sektor konektivitas, pariwisata dan sektor turunannya.

Stimulus transportasi kepariwisataan diberikan menggunakan APBD melalui pos bantuan keuangan dengan perhitungan sesuai PM. No. 8 Tahun 2021 tentang perhitungan dan tata cara penetapan tarif angkutan udara.

Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan pentingnya transportasi udara untuk memperpendek jarak dan menyingkat waktu tempuh di daerah untuk meningkatkan ekonomi dan menghidupkan sektor pariwisata.

Maka diharapkan kerjasama seluruh stakeholder agar keberlangsungan konektivitas transportasi udara dapat tetap berlangsung. (Arlendi)