Wabup Inhu Hadiri Entry Meeting dengan BPK RI Perwakilan Riau

TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Wakil Bupati Indragiri Hulu H. Junaidi Rachmat menghadiri Entry Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka pemeriksaan pendahuluan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan desa terpadu untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021-2023 di Ruang Rapat Narasinga Lt.II Kantor Bupati Pematang Reba, Senin (14/8).

Ketua tim BPK, Elga Syahreta, SE. M. Ak mengatakan tujuan pemeriksaan tersebut untuk memperoleh pemahaman terhadap pokok/objek pemeriksaan pembangunan desa terpadu, mengidentifikasi masalah lebih terperinci dan menentukan lingkup pemeriksaan.

Selanjutnya, Elga juga mengatakan lingkup pemeriksaan dalam tahap pendahuluan mengikuti tahun anggaran 2021, 2022 dan sampai dengan semester 1 tahun 2023, dan kegiatan tersebut bukan lingkup desa terpadu saja melainkan juga di lintas SKPD.

Elga menyampaikan beberapa sasaran pemeriksaannya yaitu, aspek regulasi dan pemeriksaan, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek pelaksanaan, serta aspek monitoring dan evaluasi.

Terakhir Elga menginformasikan jadwal pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama lebih kurang 20 hari dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti, ketersediaan data, kehadiran personel terkait serta objek pemeriksaan di dalam jangka waktu pemeriksaan.

Sementara itu, Wakil Bupati Inhu Junaidi Rachmat mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik hal tersebut. "Ini merupakan hal yang pertama kali bagi pemerintah daerah begitupun BPK, namun apa-apa yang dibutuhkan oleh BPK sesuai dengan tujuan pemeriksaan tersebut akan kita bantu," katanya.

Untuk menjamin pemerataan, lanjut Junaidi, harus dari bagaimana desa itu dibangun dan dalam rangka mengurangi kesenjangan harus dilihat apakah dijalankan pemerintah daerah atau tidak, maka BPK perlu melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pemkab Inhu sudah berusaha melakukan pemerataan dana desa secara normatif. Bahkan saat ini Bupati Inhu sedang menjalankan program irama desa dengan turun langsung ke desa-desa bersama dengan beberapa kepala OPD dengan menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat di desa-desa.

“Hal tersebut bukan semata-mata untuk pembangunan fisik saja melainkan juga untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat,” terang Wabup.

Terakhir Junaidi Rachmat juga menegaskan agar masing-masing perangkat daerah dapat menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah terkait pembangunan desa terpadu tersebut dan saling berkoordinasi untuk dapat memberikan data atau dokumen yang diperlukan oleh BPK.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Roma Doris SS., MPS., M.Eng, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bobby Mauliantino, ST., MT, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, Riswidiantoro, SE, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Endang Mulyawan, S. Hut., M. Si, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Suyono, SE serta beberapa kepala OPD terkait lainnya.