Rutan Rengat Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat Kanwil Kemenkumham Riau melaksanakan apel penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas ini dilakukan oleh Kepala Rutan Rengat Julius Barus beserta jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai Rutan Rengat, Senin (5/2).

Dalam sambutannya, karutan mengatakan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Rutan Rengat yang berintegritas, bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Kita harus tanamkan dalam hati komitmen bersama dalam membangun zona integritas. Mari bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan tingkatkan kinerja dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik sesuai dengan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif," kata Karutan.

Ia menambahkan, dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, seluruh jajaran harus mengetahui semua maksud dan tujuannya. "Jangan jadikan penandatanganan ini hanya sebagai kegiatan seremonial semata, namun kita harus tanamkan dalam hati untuk komitmen dalam membangun zona integritas ini," tegasnya.

Pembangunan Zona Integritas di Rutan Rengat ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta pelayanan publik yang prima di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.