Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkalis Satukan Visi PKK dan Pemerintah Daerah.

BENGKALIS, TRANSMEDIARIAU. COM- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen strategisnya dalam membangun sinergi kelembagaan dengan Perangkat Daerah melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) TP-PKK Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2030 dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Senin, 3 Juni 2025, di gedung daerah Bengkalis.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Johansyah Suafri, menandai titik tolak kolaborasi terpadu antara PKK dan seluruh Perangkat Daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis keluarga serta pemberdayaan masyarakat.

Bupati Kasmarni menyampaikan, keberadaan PKK sebagai gerakan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat telah terbukti menjadi kekuatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Renstra PKK bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program-program prioritas yang mendukung visi pembangunan daerah Bermarwah, Maju dan Sejahtera.Begitu juga dengan MoU yang ditandatangani, harus menjadi dasar kerja nyata, bukan sekadar seremonial,” lanjutnya.

Sementara, Ketua TP-PKK Kabupaten Bengkalis Siti Aisyah, menyebut penyusunan Renstra PKK dilakukan secara partisipatif, dengan harapan dokumen ini mampu menyelaraskan program kerja PKK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat tinggi pratama, pimpinan organisasi wanita se-Kabupaten Bengkalis, serta dari Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Bengkalis, Muhammad sebagai narasumber dalam penyusunan Renstra secara substantif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis meneguhkan kembali pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Dengan sinergi antara TP-PKK dan perangkat daerah, diharapkan seluruh program pembangunan dapat menyentuh dimensi keluarga sebagai inti dari masyarakat.