DPD LIRA Inhu Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan tegas mendukung institusi Polri tetap berada di bawah presiden. Hal ini ditegaskan Bupati LIRA Inhu, Safari Prasetyo di Rengat, Sabtu (31/1/26).

Safari menyampaikan wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menghambat reformasi kepolisian yang selama ini diperjuangkan sejak era reformasi. 

"Langkah tersebut bertentangan dengan amanat konstitusional dan semangat penataan kelembagaan Polri yang sudah disepakati secara nasional," katanya.

Prasetyo menilai reformasi Polri bukan sekadar soal perubahan struktur, tetapi menyangkut adanya transformasi budaya yang perlu dilakukan melalui pendekatan secara humanis, dan kehadiran negara dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

"Yang jelas dan harus diperjuangkan bahwa reformasi Polri jangan berhenti di retorika saja," kata Safari yang akrab disapa Pras ini.

Wacana reformasi Polri yang terus digaungkan hingga hari ini kerap belum sejalan dengan implementasi di lapangan, namun harus terus dilaksanakan.

“Kita sadari dan lihat masih banyak banyak janji reformasi yang terdengar indah dan masyarakat masih menunggu perubahan benar-benar nyata,” ujar Pras. 

Pras menyerukan reformasi Polri tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Institusi Polri juga harus lebih humanis dan berpihak ke rakyat dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Yang lebih penting adalah terus melakukan upaya serta membangun kepercayaan masyarakat yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Pras.

Ia menilai keberhasilan reformasi Polri sangat bergantung pada ketegasan dan konsistensi Presiden dalam menentukan arah kebijakan ke depan. “Polri memang punya kewenangan besar, tetapi arah reformasi tetap ditentukan oleh Presiden, maka dukungan konkret harus dilakukan karena tanpa itu maka reformasi hanya akan menjadi retorika,” terangnya.

Menurutnya, posisi Polri saat in sudah tepat dan tidak perlu diperdebatkan kembali. Polri harus berada langsung di bawah Presiden agar koordinasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menempatkan Polri di bawah kementerian akan membawa kesan lain dan justru akan memperpanjang rantai birokrasi dan melemahkan efektivitas dalam koordinasi. Upaya melakukan eksperimen struktural justru akan mengaburkan tujuan utama reformasi Polri itu sendiri.

"Mari kita tunggu langkah strategis Presiden yang akan menentukan arah institusi kepolisian di masa depan," pungkas Safari.