DPRD Riau; Manajemen Pengelolaan Keuangan Terburuk Sepanjang Sejarah Sehingga APBD-P Ditiadakan

TRANSMEDIARIAU.COM, PEKANBARU - Keputusan Pemerintah Provinsi Riau meniadakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Riau tahun 2018 mendapat kritik pedas dari Ketua DPW PKB Riau, Abdul Wahid. Anggota DPRD dari komisi IV ini menyebut, keputusan ini merupakan preseden buruk bagi pemerintah Provinsi Riau. "Ini preseden buruk dan merupakan manajemen pengelolaan keuangan terburuk sepanjang sejarah. Karena ini belum pernah terjadi,"ungkap Wahid. Dikatakan Wahid, ketiadaan APBD-P 2018 menunjukkan lemahnya kinerja dan kemampuan Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Hijazi dan Kepala BPKAD Sahrial Abdi. "Salah satu indikatornya penyerahan KUA-PPAS baru 15 September. Artinya lamban dalam penyusunan,"tandasnya. Diterangkan Wahid, seharusnya dalam penyusunan APBD-P tidak perlu terjadi deadlock."APBD itu kan asumsi, bukan uang teronggok sebesar itu, jadi bisa prediksi. Jadi tak perlu ditakutkan. Seperti APBD murni kita, ada Rp10,3 triliun, sementara uang yang tersedia hanya Rp8 triliun, jadi itu asumsi saja," cetusnya. Karena itu kata Wahid, seharusnya Pemprov harus matang dalam penyusunan APBD P ini mengingat tahun ini merupakan tahun politik dan memasuki masa transisi. Dikhawatirkan, dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan nantinya bermasalah. "Ditakutkan nanti bisa bermasalah kegiatan yang sudah terencana dan terhenti misalnya, karena ada juga OPD yang menganggarkan kegiatan sampai September ini dan berharap berlanjut di APBD-P," tambahnya. Karena itu kata Wahid, jika Pemprov tetap bersikeras DPRD tidak akan bertanggungjawab terhadap jika banyak proyek yang terjadi tunda bayar. "Bayangkan berapa banyak proyek dan kegiatan yang harus ditunda bayar. Kami tidak mau nanti jika bermasalah kami diseret-seret," tukasnya. Duberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Riau tahun 2018 ditiadakan. "Tahun ini tidak ada APBD-P Pemprov Riau. Itu sudah positif dengan pertimbangan macam-macam," kata Wan Thamrin Hasyim (1/10/2018) soal APBD-P 2018 di kantor Gubernur Riau. Dari beberapa pertimbangan itu, lanjut Wan Thamrin, alasan mendasar meniadakan APBD-P tersebut karena persoalan anggaran yang tidak ada. Mantan Bupati Rokan Hilir ini juga tidak menampik persoalan waktu juga menjadi alasan yang akhirnya APBD-P ditiadakan. "Dana itu tidak ada. Kalau pun waktu ada, kalau dana tidak ada bagaimana? Ini bukan soal apa-apa, memang kondisi Pemprov Riau seperti itu (tidak ada dana)," ujarnya. Disinggung dengan siswa waktu tiga bulan, apa kegiatan yang dilakukan Pemprov Riau tanpa APBD-P, Wan Thamrin belum tahu apa yang akan dilakukan karena anggaran tidak ada. "Tidak ada. Jadi kita terima saja apa adanya. Ketimbang ada APBD-P tapi belakangan bermasalah, lebih baik tidak ada APBD-P, dan dana yang diharapkan juga tidak ada," tukasnya.***     Sumber: cakaplah.com