Sesungguhnya Perang Itu Ada Di TPS Bukan Di Media Sosial

Redaksi

Sabtu, 20 Oktober 2018 09:55:48 WIB

Cetak

Sesungguhnya Perang Itu Ada Di TPS Bukan Di Media Sosial

TRANSMEDIARIAU.COM, Indonesia perdana melakukan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak pada 17 April 2019. Pemilu serentak membawa dinamika dan potensi tersendiri. Salah satunya potensi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu yang harus diwaspadai.

Pembicara diskusi ini adalah Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP MPR), Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra MPR), Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat MPR), dan Capt Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura MPR). Para pembicara mengakui bahwa pemilu serentak secara bersamaan telah membawa potensi dan dinamika tersendiri. Persoalannya, Indonesia belum mempunyai pengalaman menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. "Kita tidak punya pengalaman dalam Pemilu serentak. Kalau terjadi ketegangan-ketegangan, hal itu biasa-biasa saja," kata Arwani Thomafi. Ayub Khan dan Rolindrawan juga mengakui potensi dan dinamika yang terjadi menjelang pemilu mendatang. Ini terlihat dari perang isu di masyarakat. Parpol pun menghadapi persoalan tersendiri, yaitu dilema partai politik antara mengutamakan perolehan kursi di legislatif atau memenangkan calon presiden

Menurut Arwani, parpol lebih berkonsentrasi bagaimana meraih kursi sebanyak-banyaknya di legislatif. Pendapat ini pun disetujui Ayub Khan dan Rolindrawan. Keinginan parpol itu pun dinilai wajar. Arwani dan Fary Djemi justru mengkhawatirkan adanya kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak. "Yang kita khawatirkan adalah kecurangan yang tidak diantisipasi penyelenggara pemilu," kata Arwani dalam keterangan resmi Humas MPR, Sabtu (20/10). "Penyelenggara pemilu harus adil, jujur, dan tidak korup. Yang terjadi selama ini adalah ada oknum KPU dan Bawaslu main curang dengan oknum caleg dan parpol. Ini yang membuat suasana menjadi tegang," imbuhnya. Tidak jauh berbeda, Fary Djemi mengungkapkan bahwa perang sesungguhnya ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan perang isu di media mainstream atau medis sosial. "Sehingga kita perlu memperkuat TPS. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan di TPS baik pada saat perhitungan, penetapan dan sebagainya. Kita fokus di TPS," katanya.

Untuk itu Arwani maupun Fary Djemi sepakat untuk memperkuat saksi. Keduanya juga setuju agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk saksi-saksi di TPS.***

Sumber; rmol.co