Nizar Zahro Sebut: Dana Kelurahan untuk Kepentingan Politis
.jpeg)
TRANSMEDIARIAU.COM, Anggota Badan Anggaran Fraksi Gerindra, Nizar Zahro mengatakan nomenklatur dan dasar hukum dana kelurahan tak ada. Sebab, tujuan dana kelurahan untuk kepentingan politis.
"Kalau dana kelurahan itu dasarnya apa. Karena UU kelurahannya itu enggak ada mewajibkan pemerintah untuk memberikan dana kelurahan," kata Nizar.
Ia menambahkan, filosofi dana desa diberikan agar disparitas antar desa dengan kelurahan tak terlalu jauh sehingga kalau dana kelurahan mau diberikan, seharusnya UU Desa dengan UU Kelurahan dijadikan satu.
Ia menambahkan, kelurahan diisi Aparat Sipil Negara (ASN) dan sudah dibiayai pemerintah kabupaten. Kelurahan dipimpin lurah yang berstatus ASN.
"Kebutuhan dia dipenuhi oleh pemerintah kabupaten kota. Beda kalau desa itu kan dipilih makanya kepala desa namanya. Dan dia mengelola APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Kalau kelurahan dia di-supply oleh pemerintah kabupaten kota," kata Nizar.
Sumber: viva
"Dana kelurahan itu enggak ada, nomenklaturnya enggak ada dasar hukumnya. Kalau sekarang pemerintah memberikan dana kelurahan, itu tujuannya secara regulasi tak jelas dan multiplayer effect-nya adalah untuk kepentingan politis," kata Nizar saat dihubungi, Senin, 22 Oktober 2018.
"Betul diusulkan, tapi kan semua fraksi bisa menolak. Saya sebagai anggota DPR RI menolak karena tak ada dasar hukumnya. Kalaupun dibuat dasar hukumnya PP, tapi kan tak ada cantolan UU-nya," kata Nizar.
Berita Lainnya +INDEKS
Perkuat Barisan, Kawal Marwah Partai, Fraksi Gerindra Sukses Ikuti Diklat
KOTO KAMPAR, TRANSMEDIARIAU.COM - DPRD Bengkalis — Dalam rangka memperkuat soliditas organisasi.
Komisi II DPRD Bengkalis Soroti Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi
BENGKALIS, TRANSMEDIARIAU..COM – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menyoroti persoalan perkebu.
Komisi III DPRD Bengkalis Dorong Optimalisasi Pelayanan Perizinan di Mandau
MANDAU TTRANSMEDIARIAU COM – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis meninjau pelayanan perizinan d.
Kekosongan Dokter Spesialis Berdampak pada Pelayanan, Komisi IV Dorong Solusi Konkret
PEKANBARU, TRANSMEDIARIAU.COM — Persoalan kekosongan dokter spesialis di sejumlah rumah sakit u.
Komisi III DPRD Bengkalis Bahas Pengelolaan PI 10% Bersama PT Riau Petroleum Rokan
PEKANBARU, TRANSMEDIARIAU.COM - Humas DPRD — Di tengah penerimaan daerah yang mengalami penurun.
