Bawaslu Riau: Irwan Nasir Dapat Pertanyaan Lebih Banyak, Terkait Dukung Jokowi

TRANSMEDIARIAU.COM, Ada yang berbeda dari pemeriksaan Bupati Kepulauan Meranti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau terkait dukungan kepala daerah terhadap Capres Jokowi-Ma'ruf Amin. Pertanyaan yang diajukan Bawaslu kepada Irwan lebih banyak daripada kepala daerah lainnya. Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan kepada CAKAPLAH.com mengatakan, jumlah pertanyaan yang dilayangkan ke Irwan Nasir sedikit lebih banyak dari kepala daerah lainnya yakni 32 pertanyaan. "Yang berbeda jumlah pertanyaan sebanyak 32 buah, sedangkan kepala daerah sebelumnya sebanyak 28 pertanyaan," kata Rusidi. Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena setelah didalami Irwan Nasir sedikit lebih aktif dari kepala daerah lainnya dalam deklarasi tersebut. "Lebih aktif di sini dimungkinkan bupati Meranti Irwan Nasir terlibat dalam pembuatan konsep deklarasi, lebih dari kepala daerah lain, jadi pertanyaannya lebih kita dalami," tukas Rusidi. Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, memenuhi panggilan Bawaslu, Jumat sore. Ia mengatakan memenuhi panggilan Bawaslu Riau dikarenakan panggilan tersebut sudah yang kedua kalinya. "Yang surat pertama memang saya tegaskan tidak akan datang, kemudian datang surat kedua, nah Bawaslu mengatakan kalau nanti kami tak datang, Bawaslu yang akan mendatangi kami. Nah kalau begitu kan kalau Bawaslu yang datangi kami kan itu nanti dikira sombong pula, terlalu sombong lah ya. Jadi kami menghormati lembaga Bawaslu, jadi saya datang ke sini," kata Irwan Nasir menjawab CAKAPLAH.com usai memberikan keterangan di kantor Bawaslu jalan Adi Sucipto Pekanbaru, Jumat (26/10/2018) sore. Pantauan di lapangan, Ketua DPW PAN ini terlihat menampakkan senyum sumringahnya  seusai memberikan klarifikasi di kantor Bawaslu Riau tersebut. Irwan juga mengatakan, bahwa dirinya menjelaskan kepada Bawaslu Riau terkait kedatanganya saat deklarasi Projo tidak membawa bawa nama jabatan kepala daerah. "Yang kami tanda tangani saat deklarasi Projo adalah atas nama pribadi bukan sebagai kepala daerah. Yang kami tandatangai sebagai bupati itu tidak ditandatangani saat deklarasi bersama Projo, itu ditandatangani dalam ruangan tertutup sebelum deklarasi itu, dan mestinya itu tak boleh bocor. Karena itu adalah dokumen internal yang sudah disepakati yang akan disampaikan langsung kepada pak Jokowi," jelasnya. Disinggung mengenai apakah ia merasa dijebak dengan hal tersebut, Irwan Nasir mengaku tidak. "Tidak dijebak, artinya yang mengedarkannya itu ilegal itu aja," cakapnya lagi. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa kehadiran dirinya saat deklarasi Projo adalah tidak melanggar aturan, ia pun sedang dalam keadaan cuti saat deklarasi tersebut.***   Sumber; cakaplah.com