Ramai-Ramai Memprotes Wacana Penghargaan Reformasi untuk Jokowi

TRANSMEDIARIAU.COM- Publik heboh ketika sebuah surat berkop Universitas Trisakti menyatakan bakal memberi penghargaan "Putera Reformasi" kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tak pelak sejumlah unsur masyarakat memprotes wacana dalam surat yang beredar pada Minggu (22/9/2019) itu. Surat perihal pemberian penganugerahan benomor registrasi 339/AK.15/USAKTI/IX/2019 itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet. Disebutkan, pemberian penghargaan ini adalah bagian dari ulang tahun Universitas Trisakti ke-54 dan amanah deklarasi alumni Trisakti untuk Jokowi pada 9 Februari 2019. "Penghargaan ini kami persembahkan pada beliau atas karya dan keberhasilan dalam mendukung cita-cita gerakan reformasi yang diawali dari peristiwa 12 Mei 1998 di kampus Trisakti," demikian isi surat yang ditandatangani Rektor Universitas Trisakti, Prof Dr Ali Ghufron Mukti, pada 12 September 2019. Surat itu kemudian ditanggapi oleh Ikatan Alumni Trisakti dengan surat bertanggal 21 September 2019. Surat tanggapan ditujukan kepada Prof Dr Ali Ghufron Mukti. Ikatan Alumni Trisakti (IKAUSAKTI) menyatakan bahwa usulan penghargaan untuk Jokowi tidak berasal dari mereka. Ikatan Alumni Trisakti menyatakan bahwa gelar "Pahlawan Nasional Reformasi" sudah dianugerahkan kepada empat mahasiswa Trisakti yang gugur dalam peristiwa 12 Mei 1998. Selain itu, menurut IKAUSAKTI, pemberian penghargaan tersebut (untuk Jokowi) bukanlah tradisi pendidikan yang selama ini terjadi di universitas termaksud. "Universitas Trisakti merupakan lembaga pendidikan, bukan lembaga politik," demikian petikan pernyataan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua IKAUSAKTI Saidu Solihin dan Sekjen IKAUSAKTI Achmad Kurniawan. Sejauh ini belum ada respons dari Universitas Trisakti. Namun, alumni bernama Usamah Abdul Aziz, menyatakan surat itu valid dan sudah dikonfirmasi ke rektorat. Tapi kriteria memberikan anugerah "Putera Reformasi" kepada Jokowi tidak jelas. Adapun Achmad mengatakan IKAUSAKTI sebenarnya mengusulkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Jokowi. "Tapi kok tiba-tiba belok, malah 'Putera Reformasi'. Kampus kan lembaga pendidikan," imbuhnya. Sementara pihak istana menyatakan Presiden Jokowi tak pernah meminta gelar apapun. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pun mengatakan bahwa Universitas Trisakti yang harus menjawab ini. Tidak pantas Satu di antara penentang pemberian angerah itu adalah kader Partai Gerindra, Andre Rosiade. Ande, yang alumni Trisakti, mengatakan Jokowi tak layak menerimanya. "Mohon maaf, Pak Jokowi rasanya belum layak mendapatkan anugerah Putera Reformasi," kata Andre, Minggu (22/9). Andre menjelaskan bahwa Jokowi belum apa-apa pada 1998. Jokowi disebut hanya menikmati buah reformasi sehingga bisa menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Sementara Direktur Lingkar Madani yang juga aktivis 98 Ray Rangkuti menolak wacana pemberian gelar 'Putera Reformasi' ke Presiden Jokowi. Ray menilai, kepemimpinan Jokowi selama lima tahun terakhir bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi. "Pembenahan birokrasi tidak jalan, pembenahan institusi polisi dan kejaksaan tidak jalan. Padahal menurut saya kelanjutan reformasi adalah membenahi tiga ini," ujar Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (22/9). Lebih lanjut, Ray menyatakan tak perlu ada pemberian anugerah atas nama reformasi dengan gampang kepada berbagai pihak. Ray mengatakan tolok ukur reformis itu tidak mudah dan reformasi diperoleh dengan jalan panjang serta memakan nyawa mahasiswa serta aktivis. "Jadi jangan sembrono gelar sono gelar sini. Kita sudah melihat bapak reformasi yang gagal. Gagal menjadi bapak reformasi. Jadi jangan terlalu mudah mengobral gelar reformasi itu," paparnya. Pegiat hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar yang juga alumni dan dosen Universitas Trisakti mengatakan tak ada argumen apapun yang bisa menguatkan rencana pemberian anugerah "Putera Reformasi" kepada Jokowi. "Sebagai alumni dan dosen FH Usakti sedih, prihatin, dan marah. Niat itu dilancarkan tanpa standar moral dan nilai hukum yang jelas," katanya pada Minggu (22/9).***