Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Inhu Ajak Seluruh PUK Bergabung dengan Kepengurusan yang Sah

TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Hendri Marbun mengajak seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) untuk bergabung dengan kepengurusan yang sah. Ajakan tersebut disampaikannya di Kantor F.SPTI-K.SPSI, Belilas Kecamatan Seberida, Sabtu (28/10).

Hendri Marbun mengatakan bahwa kepengurusan SPTI yang sah adalah dibawah kepemimpinan Surya Bakti Batubara yang terpilih kembali berdasarkan Munaslub Jakarta pada 4-5 Mei 2023 yang lalu dan turunannya di Kabupaten Inhu adalah dibawah kepemimpinannya.

Hasil Munaslub tersebut sudah diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dan sudah disurati ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau tertanggal 9 Juni 2023 dan selanjutnya ke seluruh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Saat ini, lanjut Marbun, pemegang hak merek dan logo SPTI yang diakui hanyalah SPTI dibawah kepemimpinan Surya Bakti Batubara. "Jika ada ada yang mengaku-aku SPTI dan menggunakan logonya itu merupakan sebuah pelanggaran," katanya.

Hendri Marbun juga menyampaikan kepengurusan SPTI lama yang tidak tunduk terhadap hasil keputusan Munaslub tersebut sudah dibekukan karena dianggap telah melakukan pembangkangan terhadap kepengurusan yang sah," katanya.

Akan tetapi Hendri Marbun sangat menyayangkan sikap kubu Mukson di Inhu yang telah melakukan provokasi kepada para buruh dengan mengatakan bahwa kubu merekalah yang sah. Bahkan mengatakan surat Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak perlu. 

"Mereka menyebut surat Kementerian tidak perlu di depan pihak kepolisian dan pihak perusahaan," ujar Marbun.

Karena itu demi menjaga kondusifitas kerja di lapangan, Hendri Marbun mengimbau seluruh buruh yang tergabung di PUK agar tidak terprovokasi dengan pernyataan tersebut. Ia menegaskan tidak akan melakukan pemberhentian buruh melainkan hanya membekukan pengurusnya saja jika tidak bersedia bergabung.

"Kita gak akan berhentikan buruhnya, hanya ganti KSB nya saja, itupun jika menolak bergabung," tegas Marbun.

Pada kesempatan itu, Hendri Marbun juga mengimbau media pemberitaan agar melakukan cross check informasi dan data sebelum menerbitkan berita seputar SPTI agar tidak terkesan melakukan provokasi.