Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pilkada 2024 di Polresta Pekanbaru Berjalan Lancar

PEKANBARU, TRANSMEDIARIAU.COM - Polresta Pekanbaru menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pilkada 2024 yang meliputi penetapan pasangan calon, pencabutan nomor urut, serta kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.

Acara ini dihadiri oleh Kapolresta Pekanbaru Kombespol Jeki Rahmat Mustika, Wakapolresta Pekanbaru AKBP Hengki Purnomo, Danramil 03 Senapelan Kapten Hardi, Kabag Ops Polresta Pekanbaru Kompol Novaldi, Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru Kompol Efrinoka, Ketua KPU Kota Pekanbaru Raga Perwira, Ketua Bawaslu Pekanbaru yang diwakili oleh Misbah Ibrahim, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan tim sukses pasangan calon (paslon).

Kapolresta Pekanbaru, dalam sambutannya, menyampaikan kesiapan jajarannya untuk memastikan keamanan selama setiap tahapan Pilkada. Ia mengingatkan pentingnya kerja sama antara seluruh pihak untuk menjaga situasi kondusif.

"Kami sepakat dengan Dandim dan Pj. Walikota agar setiap paslon hanya membawa maksimal 40 orang pendukung saat penetapan dan pencabutan nomor urut di Hotel Aryaduta. Hal ini demi menghindari keramaian dan menjaga keterbatasan tempat," tegas Kombespol Jeki Rahmat Mustika, Sabtu (21/9/2024).

Lebih lanjut, Kapolresta juga menyarankan agar tim sukses memasang layar video atau mengadakan siaran langsung di kantor masing-masing selama acara pencabutan nomor urut guna mencegah penumpukan massa di lokasi. Satlantas Polresta Pekanbaru juga akan mengawal pasangan calon untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan menghindari kemacetan.

Pj Walikota Pekanbaru, yang diwakili oleh Kasatpol PP Zoel Fahmi, mengapresiasi seluruh pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri atas kelancaran tahapan Pilkada sejauh ini.

Ia mengingatkan agar para tim sukses mematuhi aturan kampanye, termasuk larangan pemasangan spanduk atau baliho di tempat-tempat yang melanggar aturan, seperti di taman atau pepohonan. "Hal ini dapat merusak fasilitas umum dan harus dihindari," katanya.

Ketua KPU Kota Pekanbaru, diwakili oleh Komisioner Riski Abadi, menjelaskan metode kampanye yang diperbolehkan, seperti pertemuan terbatas, dialog, debat publik, serta penyebaran bahan kampanye. Ia menegaskan bahwa semua alat peraga kampanye harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pekanbaru menyoroti berbagai larangan dalam masa kampanye, sesuai dengan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu larangan yang ditegaskan adalah penggunaan fasilitas negara dan penghinaan terhadap pihak lain. Bawaslu berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran, termasuk pemasangan spanduk ilegal.

Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru, dalam paparannya, mengingatkan pentingnya pemberitahuan kepada kepolisian terkait rencana kampanye. Surat pemberitahuan harus diajukan minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye agar kepolisian dapat mempersiapkan pengamanan yang diperlukan. Kampanye yang dilakukan di rumah pribadi juga harus mendapatkan izin dari pemilik rumah serta persetujuan RT dan RW setempat.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadapi Pilkada 2024, demi terciptanya pemilu yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Pekanbaru. (Mawan)