Kapolres Rohul Hadiri Rakor Pendirian TPS di Wilayah Perbatasan Riau untuk Sukseskan Pilkada 2024

ROHUL, TRANSMEDIARIAU.COM - Dalam rangkaian Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024 (OMP-LK24), Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP Budi Setiyono, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah perbatasan Provinsi Riau.

Rakor ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota yang akan digelar pada tahun 2024.

Acara ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru.

Dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi, termasuk Pemprov Riau.

Kapolres Rohul, AKBP Budi Setiyono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perencanaan yang matang terkait pendirian TPS di wilayah perbatasan yang melibatkan tiga daerah utama, yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.

"Terdapat 1 kota dan 2 kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki tantangan dalam penempatan TPS di wilayah perbatasan, yakni Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu," ungkapnya, Rabu (9/10/2024).

Dalam rapat tersebut, dibahas detail terkait beberapa TPS yang akan didirikan di perbatasan antar-kabupaten. Salah satu TPS yang menjadi sorotan adalah TPS 02 yang berlokasi di Dusun Kasang, Kepenghuluan Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, yang wilayah administrasinya masuk ke dalam Kabupaten Rokan Hulu. TPS ini memiliki total 184 pemilih dengan rincian 97 laki-laki dan 87 perempuan.

Kapolres Rohul juga menyoroti TPS di Desa Mahato, Kabupaten Rokan Hulu, yang terletak di Kepenghuluan Akar Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan.

Penempatan TPS di wilayah perbatasan ini membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam mengatasi potensi kerawanan pemilu seperti DPT ganda, mobilisasi massa pendukung, serta aksi protes dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT.

"Kerawanan ini perlu diantisipasi dengan baik agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman," tambah AKBP Budi.

Hasil rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara KPU Rokan Hilir dan KPU Rokan Hulu, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini mengatur penempatan TPS di wilayah perbatasan serta langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat setempat.

"Nota Kesepahaman ini mengatur bahwa TPS 002 di Kepenghuluan Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, akan ditempatkan di wilayah administratif Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu," jelas Kapolres Rohul.

Selain itu, KPU Rokan Hilir juga akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengenai penempatan TPS ini.

Nota kesepahaman ini juga menegaskan pentingnya sosialisasi bersama antara KPU, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait, agar masyarakat memahami keberadaan TPS dan tata cara pelaksanaan pemilu di wilayah perbatasan.

Bawaslu dari kedua kabupaten juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini guna memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rapat yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini menghasilkan komitmen dari semua pihak yang hadir untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan terus menjaga stabilitas keamanan selama masa Pilkada 2024.

Seluruh peserta rakor sepakat bahwa sinergi antara KPU, Bawaslu, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci utama untuk menyukseskan pemilu di wilayah perbatasan ini.

Para pihak yang terlibat tampak berkomitmen penuh untuk melaksanakan kesepakatan ini demi kesuksesan Pilkada di Provinsi Riau tahun 2024.

"Semoga dengan adanya koordinasi yang baik, Pilkada 2024 dapat berjalan lancar tanpa hambatan," pungkas AKBP Budi Setiyono.