FSC Dukung Riau Atasi Degradasi Hutan Melalui Program Remedy Framework

PEKANBARU, TRANSMEDIARIAU.COM - Upaya mengatasi permasalahan degradasi hutan di Provinsi Riau, Forest Stewardship Council (FSC) berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan hutan di Riau melalui program remediasi yang akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

FSC, organisasi internasional yang diakui dalam bidang pengelolaan hutan berkelanjutan, membawa keahlian dan standar global untuk memandu proses pemulihan.

Melalui FSC Remedy Framework, berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan akademisi nantinya akan bekerja sama untuk merestorasi ekosistem yang rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ini bertujuan untuk mendukung visi Riau sebagai pusat budaya Melayu dengan sumber daya manusia unggul, ekonomi yang maju, dan lingkungan yang terjaga.

Direktur PT Patala Unggul Gesang, Ir Nazir Foead, dalam diskusi pengelolaan hutan, menyampaikan harapannya agar Riau dapat mencapai visi tersebut.

"Kita ingin Provinsi Riau menjadi pusat budaya Melayu, memiliki SDM yang mumpuni, pembangunan ekonomi terdepan, dan lingkungan alam yang tetap terjaga," kata Nazir, Selasa (21/1).

Namun, tantangan serius berupa degradasi hutan menjadi perhatian utama. Untuk itu, FSC hadir dengan solusi melalui kebijakan remediasi atau pemulihan lingkungan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

"Konsep remediasi FSC melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi. Ini adalah langkah strategis untuk mencapai visi besar Riau," ujarnya.

FSC yang berdiri di Jerman sejak 1993 dikenal menetapkan standar pengelolaan hutan bertanggung jawab. Produk yang memenuhi standar ini diberi label bersertifikat FSC, yang menjamin pengelolaan ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi hak masyarakat adat.

Melalui program FSC Remedy Framework, FSC berfokus mengatasi kerusakan lingkungan dan sosial akibat praktik yang tidak berkelanjutan. Selain itu, framework ini juga memperkuat ketahanan masyarakat lokal dan adat yang bergantung pada hutan.

Direktur FSC Indonesia, Hartono Prabowo, menjelaskan bahwa FSC Remedy Framework menjadi langkah baru dalam memulihkan ekosistem lingkungan dan sosial di Indonesia.

"Framework ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan restorasi lingkungan. FSC menyiapkan sistem, termasuk contoh remediasi yang sudah teruji," ujar Hartono.

Hartono juga menegaskan bahwa proses remediasi dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan.

"FSC mensyaratkan minimal 20 persen kawasan yang dikelola harus dilindungi, baik di dalam kawasan maupun di daerah terdampak. Setiap prosesnya melibatkan audit dan konsultasi publik," tambahnya.

Deputy Director Pusat Sains Kelapa Sawit Instiper, Dr Agus Setyarso, menekankan pentingnya remediasi untuk memperbaiki kerusakan hutan di Riau.

"Kita harus sadar, kerusakan hutan di Riau perlu diperbaiki. Kalau ada pihak yang mau memperbaiki, kenapa tidak," ujarnya.

Dr Agus juga mengapresiasi transparansi FSC dalam pengelolaan hutan.

"FSC itu hanya membuka pintu. Koridornya sudah jelas, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada stakeholder. Yang harus menjadi fokus adalah data dan informasi yang lebih terbuka," tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Dr Meyzi Heriyanto, menyoroti pentingnya moderasi dalam pengelolaan lingkungan lestari di Riau. Ia menekankan tiga poin utama.

1.Pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
2.Membangun semangat dan melibatkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif.
3.Fokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok termarjinalkan.

"Yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana mengawal Riau agar tetap berada di jalur pengelolaan lingkungan yang lestari. Ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak demi kesejahteraan bersama," ujar Dr Meyzi.

Dengan sinergi antara kebijakan FSC dan komitmen berbagai pihak, Provinsi Riau diharapkan mampu menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang memadukan budaya, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. (Mawan)