Berkas Lengkap, Eks Ketua PMI Riau Segera Disidang dalam Kasus Dugaan Korupsi Hibah

PEKANBARU, TRANSMEDIARIAU.COM - Kasus dugaan korupsi dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Riau memasuki tahap baru setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyatakan berkas perkara mantan Ketua PMI Riau, Syahril Abu Bakar, dan Bendahara Rambun Pamenan lengkap atau P-21.

Dengan kelengkapan ini, kedua tersangka akan segera menjalani proses pelimpahan tahap II, di mana mereka beserta barang bukti akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk persiapan sidang di pengadilan.

“Iya, sudah P-21. Berkas perkara dinyatakan lengkap berdasarkan penelitian oleh Jaksa Peneliti,” ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, Kamis (13/2).

Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan dana hibah senilai Rp6,15 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada PMI Riau untuk operasional periode 2019-2022. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk belanja rutin, pemeliharaan inventaris, perjalanan dinas, dan publikasi.

Namun, hasil penyidikan mengungkap adanya dugaan penyimpangan, termasuk pembuatan nota pembelian fiktif, mark-up harga barang dan jasa, hingga kegiatan fiktif yang tidak pernah direalisasikan. Bahkan, hak keuangan pengurus dan staf PMI Riau juga diduga dipotong atau tidak dibayarkan.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar.

Syahril Abu Bakar dan Rambun Pamenan telah ditahan di Rutan Kelas I Pekanbaru sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Desember 2024. Syahril sendiri sempat mangkir dari panggilan penyidik sebelum akhirnya ditahan pada 12 Desember 2024.

Setelah melalui beberapa kali perpanjangan masa penahanan selama penyidikan, kini kasus ini siap memasuki tahap persidangan. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan penuntasan berkas perkara ini, Kejati Riau menegaskan komitmennya dalam menindak tegas praktik korupsi, terutama yang berkaitan dengan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial. (Mawan)