Sebut Istri Mendiang Munir: Jokowi Tidak Serius Tangani Kasus Kematian Suaminya 14 Tahun Silam

TRANSMEDIARIAU.COM, Jakarta - Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati, merasa tak tenang karena pemerintah tak kunjung juga mengumumkan hasil tim pencari fakta (TPF) atas pembunuhan suaminya. Atas dasar itu, ia menilai pihak kepolisan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius untuk mengurai benang kusut dari kasus pembunuhan yang sudah terjadi 14 tahun yang lalu. "Saya sih agak was-was Kapolri dan bisa saja itu bisikannya Jokowi saya enggak tahu," kata Suciwati saat ditemui, Jakarta, Jumat (7/9). Pada tahun 2016 yang lalu, Jokowi pernah memberikan instruksi ke Kejaksaan Agung, Polri, badan intelijen, dan lembaga peradilan soal kasus Munir. Bukan hanya itu, Jokowi pun telah menjanjikan untuk segera dituntaskan. Suciwati pribadi secara terang-terangan mengaku tidak bersedia untuk menemui Jokowi untuk sekedar menagih janji. Ia hanya menginginkan pengusutan terus berjalan dan segera terkuak siapa dalang dari aksi pembunuhan Munir pada 7 September 2004 silam. "Ketemu presiden enggak terlalu penting, yang penting adalah tindakan. Orang lain bisa aja penting, tapi saya pikir yang penting kasusnya bergerak," tutur Suciwati. Atas dasar itu, Suciwati pun menuturkan rencananya menemui Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistiyanto. Sebab, katanya, Kapolri Tito Karnavian telah meminta Bareskrim untuk menindaklanjuti kasus ini dan melakukan kajian ulang. "Kalau serius kita lihat kerjanya Kabereskrim, mau dilakukan atau hanya omong doang?," kata Suci. Munir terbunuh 14 tahun lalu diduga akibat diracun dalam penerbangan ke Belanda. Dalam kasus ini hanya satu orang yang dihukum menjadi terpidana yakni mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, yang kini telah berstatus bebas murni. Namun, dalang, atau tokoh di balik rencana pembunuhan tersebut belum terungkap hingga kini. Pemerintah pernah membentuk Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir. Tapi, dokumen hasil kajian TPF itu disebutkan hilang oleh pemerintah.***     Sumber: CNNIndonesia.com