Ma'ruf Amin: 5 Poin pidatonya bahas isu khilafah dan konglomerat

TRANSMEDIARIAU.COM, Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pidato dalam Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (2/9) lalu. Dalam pidatonya, Ma'ruf Amin menjelaskan beberapa perubahan, seperti mengubah sistem ekonomi di Indonesia agar lebih merata. Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyoroti soal sistem khilafah dan penguasaan tanah oleh konglomerat. Berikut poin-poin penting pidato Ma'ruf Amin: 1. Perubahan harus dilakukan secara berkelanjutan Perubahan memang harus dilakukan, apalagi ke arah yang lebih baik. Inilah salah satu keinginan Ma'ruf Amin. Dalam bahasa Arab, Ma'ruf Amin menyebutkan "Harakatul Islah" yang artinya gerakan perubahan. Ma'ruf juga mengatakan perubahan itu harus dilakukan secara berkelanjutan. "Karena itu paradigma yang saya buat adalah "Al Islah Illal Mahuwal Aslah Tumwal Aslah Walaslah. Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, secara berkelanjutan tanpa berhenti." kata Ma'ruf Amin 2. Menjelaskan tentang khilafah Masalah Khilafah atau sistem kepemimpinan dalam Islam selalu menjadi perdebatan. Menurut Ma'ruf Amin, Khilafah itu Islami. "Tapi yang Islami bukan hanya Khilafah, kerajaan juga Islami makanya sekarang ada Kerajaan Saudi Arabia. Republik juga Islami," katanya. Tapi mengapa Khilafah ditolak di Indonesia? "Khilafah bukan ditolak di Indonesia, (tapi) tertolak. Kalau tertolak itu artinya otomatis, karena menyalahi kesepakatan. Karena kita punya kesepakatan bahwa sistem negara Republik Indonesia adalah sistem Republik. Ya memang karena menyalahi kesepakatan, tidak boleh lagi." kata Ma'ruf Amin. 3. Membangun ekonomi yang berkeadilan Sistem ekonomi di Indonesia, menurut Ma'ruf Amin, harus diubah menjadi arus baru ekonomi. Caranya, dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan. "Kenapa arus baru? Karena arus lama itu sistemnya Neo Liberal. Melahirkan konglomerasi dengan menggunakan teori triple down effect, yang atas makin kuat, yang bawah makin lemah." kata Ma'ruf Amin. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan tidak berarti harus melemahkan yang kuat. Tetapi juga mengkuatkan yang lemah. "Melalui upaya-upaya yang tidak membenturkan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, melainkan melalui kemitraan. kolaborasi, antar seluruh komponen bangsa." kata dia. Upaya ini, lanjutnya, untuk menghilangkan kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang kuat dan lemah. "Perbedaan ini jangan terlalu senjang. Disparitas antar daerah, jangan ada disparistas antar daerah yang terlalu jauh. Dan juga antar produk lokal dan global," lanjut Ma'ruf Amin. 4. Redistribusi aset Upaya ini untuk melakukan penguatan-penguatan pemberdayaan. Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo membagikan sisa-sisa tanah atau lahan di negara ini yang masih dimiliki, lahan ini dibagikan pada perusahaan-perusahaan kecil, koperasi dan pesantren, sehingga mereka akan menjadi pengusaha yang kuat. Ma'ruf juga menjelaskan bahwa Jokowi tidak pernah memberikan satu hektare tanah pun pada konglomerat. "Jadi yang kasih itu bukan Pak Jokowi, orang yang sebelumnya itu. Saya tidak tahu orangnya, pokoknya sebelumnya." kata Ma'ruf Amin. 5. Tidak ada "Mari Bung Rebut Kembali, tapi Kemitraan" Jokowi menawarkan program kemitraan. Program ini, Ma'ruf menjelaskan, merupakan program kemitraan, kolaborasi antara pengusaha koperasi dengan pengusaha yang melakukan kerja sama kemitraan. "Koperasi, diberi tanah, tanahnya ditanami, hasil produknya dibeli konglomerat. Jadi terjadi kolaborasi antara kekuatan ekonomi masyarakat dengan kekuatan ekonomi kuat konglomerat," jelasnya. "Inilah yang saya maksud arus baru ekonomi Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Dan juga disparitas antara produk lokal dan global, sehingga mampu bersaing. Dan juga memberikan nilai tambah pada produk lokal," tambahnya.***     Sumber: merdeka.com