DPRD Riau Panggil Pihak BPJS Terkait Tunggakan Rp15 Miliar ke RSUD Arifin Achmad

TRANSMEDIARIAU.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson menyayangkan tunggakan sebesar Rp15 miliar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Provinsi Riau. Saat berbincang Senin (17/9/2018), Aherson mengatakan ia telah mendapat laporan dari Direktur RSUD Arifin Achmad terkait persoalan tunggakan tersebut. "Mestinya tidak terjadi hal-hal seperti itu karena ini kan kebutuhan mendasar. Dirut RSUD sudah ada menyampaikan kepada kita secara lisan terkait tunggakan yang jumlahnya miliaran rupiah tersebut. Kita sepakat dengan Direktur untuk mendiskusikam dengan BPJS di sini (DPRD)," kata Aherson. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan dirinya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan BPJS regional Riau, dan BPJS mengatakan urusan pembayaran adalah urusan BPJS pusat. "Kita tak tahu uang pusat ini apa ada apa enggak untuk membayar ini, mereka juga mengatakan disangkutpautkan juga dengan iuran dan tunggakan masyarakat, jadi sudah seperti buah simalakama. Tapi kita tahu rumah sakit juga pasti akan terganggu akibat tunggakan ini karena membutuhkan dana untuk pembelian obat dan sebagainya," cakapnya lagi. Lebih jauh, Aherson mengatakan bahwa pekan depan Komisi V DPRD Riau8 akan melakukan hearing dengan BPJS serta RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. "Pekan depan kita hearing, kita akan diskusikan, cari jalan keluar yang terbaik karena ini demi masyarakat," tukasnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak pembayaran klaim untuk bulan Agustus kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau. Jumlahnya mencapai Rp15 miliar. Direktur Utama (Dirut) RSUD Arifin Achmad, Nuzelly Husnedy, mengatakan, saat ini pihaknya hanya bisa menunggu BPJS melakukan pembayaran. "Ya mau bagaimana lagi. Kita tunggu saja BPJS sampai punya uang untuk bayar hutangnya ke kita. Permasalahan pembayaran BPJS itukan sudah nasional, jadi itu utang negara, ya kita cuma bisa menunggu saja," ujar Nuzelly, Jumat (15/9/2018).***     Sumber: cakaplah.com